Proyek Reklamasi Tidak Berhenti Hanya Karena Satu Orang, Kata Luhut

Jakarta: Proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak akan berhenti hanya untuk satu orang. Proyek tersebut sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto, kata Menko  Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, usai menghadiri konferensi IORA di Jakarta hari Rabu (10/5).

Menurut dia, pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta sesuai landasan hukum yang ditetapkan melalui keputusan presiden di era Presiden Soeharto, dan diperbaharui di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sementara eksekusi baru dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Oh, sudah ada semua kajiannya itu dari mulai Keppresnya Pak Harto. Jangan keliru lho, sama Keppresnya Pak SBY, lho. Jadi, konsistensi kita sudah jelas itu, bukan di zamannya Pak Jokowi. Jangan dikaitkan sama Pak Jokowi," kata dia.

"Pak Jokowi itu hanya melanjutkan keppres dari Pak Harto kemudian Pak SBY. Jadi landasan hukumnya sangat kuat," lanjut Luhut.

Pernyataan Luhut ini disampaikan untuk mengomentari janji kampanye gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Saya `nggak` lihat ada alasan, tapi kalau mau distop, ya, bikin `aja` situ stop, nanti kalau sudah Jakarta tenggelam atau menurun, ya, tanggung jawab. Jadi, jangan lari dari tanggung jawab di kemudian hari," kata Luhut. 

Pernyataan Luhut ini disampaikan untuk mengomentari janji kampanye gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"`Nggak` ada alasan kita membatalkan sampai hari ini. Ya, saya nggak  tahu nanti setelah hasil studinya keluar, tapi mestinya nggak ada, sih, karena kalau itu nggak kita laksanakan, Jakarta itu turun antara 8 cm sampai 23 cm," kata Luhut.

Mengenai perbedaan visi pemerintah pusat dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Luhut mengatakan belum berkomunikasi baik dengan Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno.

Proyek reklamasi Teluk Jakarta akan dipertimbangkan kembali jika ada kajian-kajian yang memang terbukti mampu memberikan solusi lain yang lebih baik.  "Kalau ada solusi lain ya kita pakai. Masalahnya kan belum ada solusinya sampai sekarang?," tanya  Luhut. (ant)