Provinsi Riau, Terbaik Capaian Program Pendidikan Guru Penggerak

Riau menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani, di tahun 2024 ini. Ia ingin memberikan apresiasi secara langsung atas capaian program-program prioritas. Riau, salah satu provinsi dengan capaian terbaik.

"Kalau sebelumnya yang didatangi yang perlu diintervensi, sekarang khusus untuk berikan apresiasi," ucap Nunuk dikutip Ngopibareng.id, Sabtu 10 Agustus 2024.

Menurut Dirjen Nunuk, guru harus menjadi profesi yang bermartabat dan terhormat, membanggakan, menjadi agen transformasi pendidikan, serta menghidupkan ekosistem belajar yang berdaya dan saling menguatkan.

Hal itu dimanifestasikan dalam kebijakan Merdeka Belajar menjadi 12 Program Prioritas Ditjen GTK, tiga di antaranya Pendidikan Guru Penggerak (PGP), Penataan GTK Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran.

Hingga Agustus 2024, ada sebanyak 92.887 Guru Penggerak, 12.400 diantaranya telah diangkat menjadi kepala sekolah.

"Program Guru Penggerak itu yang sangat menonjol di Riau karena animo jadi Guru Penggerak bagus. Bukan hanya animo, begitu mereka jadi Guru Penggerak, saya konfirmasi ke lapangan memang ada perubahan mindset yang diwujudkan dengan perilaku mereka di kelas," jelas Dirjen Nunuk.

Ia sebutkan, kini guru adalah sosok yang harus bisa berinovasi terhadap kebutuhan peserta didiknya. Mereka berbeda satu sama lain, guru harus bisa mengimplementasikan Pembelajaran Berdiferensiasi untuk melahirkan Pelajar Pancasila yang berkarakter.

Selain Guru Penggerak, Dirjen Nunuk menilai, Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga akomodatif dalam menyediakan formasi ASN PPPK Guru. Hal itu sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan seorang guru.

Berdasarkan data Ditjen GTK per Agustus 2024, pada 2020 ketika ASN PPPK dicanangkan pertama kali, terdapat lebih dari 1,2 juta guru non-ASN. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru ASN PPPK telah diangkat. Dalam tiga tahun, jumlah ASN guru meningkat sebanyak 61 persen.

Saat ini, tercatat masih ada 496.174 guru non-ASN di sekolah negeri di bawah binaan Kemendikbudristek. "Guru yang cinta profesinya harus sejahtera dulu. Semoga semua guru honor segera menjadi ASN," jelas Dirjen Nunuk.

"Dan memang pejabat di sini (Riau) punya perhatian terhadap guru dan itu pasti melewati pertimbangan. Bayangkan misal mengangkat 6 ribu guru (menjadi PPPK), gaji satu bulan kali 12 bulan (total) berapa miliar. Itu kalau (anggaran) jadi gedung sudah berapa. Memang membangun SDM tidak nampak (pekerjaannya), jadi butuh kesadaran (pemimpin)," sambung dia.

Sementara terkait PPG, Dirjen Nunuk menjabarkan bahwa di tahun 2024, dari total 2.996.818 guru di Indonesia, sebanyak 1.598.889 guru belum bersertifikat pendidik sehingga hanya menerima gaji tanpa Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Nunuk mengatakan, pihaknya telah berupaya menuntaskan hal tersebut dengan lahirnya Permendikbudristek Nomor 19/2024 tentang Pendidikan Profesi Guru dan menambah anggaran TPG dari Rp50 triliun menjadi Rp70 triliun di 2025.

Kini, peserta PPG pertama adalah Calon Guru (Prajabatan) yaitu calon guru yang akan mengajar di satuan pendidikan dan kedua adalah Guru Tertentu (Dalam Jabatan) yang salah satu kategorinya adalah Guru Penggerak yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.

"(Peraturan) yang lama adalah harus belajar di kampus, harus lulus uji kompetensi, setelah itu kuota terbatas karena anggaran terbatas karena satu orang biaya besar. Sekarang kami buat gratis melalui PMM, dan biaya yang kami keluarkan hanya untuk penguji," tutur Dirjen Nunuk.

"Perjuangan untuk menambah (anggaran TPG) 20 triliun itu sulit. Harapannya di 2024 bertambah 600 ribu guru (yang bersertifikat). Sisanya 600 ribu lagi tuntas di 2025," ucap Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) itu.

Menutup kunjungan kerjanya di Provinsi Riau, Dirjen Nunuk mengapresiasi seluruh guru yang telah menggelorakan dan membantu dalam mengimplementasikan semangat Merdeka Belajar di satuan pendidikannya.

"Riau itu provinsi dengan banyak pulau tapi capaian Merdeka Belajar-nya bagus. Menurut saya, ini dari gurunya sendiri yang memang semangatnya tinggi untuk meningkatkan kompetensi. Contohnya di Riau ini ada Kabupaten Meranti, secara daerah masuk (kategori) kemiskinan ekstrem tapi kompetensi gurunya bagus," paparnya.

"(Di Riau) yang daftar Guru Penggerak juga banyak, inisiatif belajar mandiri di Platform Merdeka Mengajar juga tinggi. Apalagi Balai Guru Penggerak Riau sangat progresif dalam mendorong peningkatan kompetensi guru," imbuh Dirjen Nunuk.

Gerakan Merdeka Belajar juga mendapat dukungan dan apresiasi dari Penjabat (Pj.) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Menurutnya, pihaknya berkomitmen menjaga program-program pendidikan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"(Generasi) ini yang kita kuatkan melalui program-program pendidikan itu. Program prioritas nasional ini harusnya berhasil karena pemerintah pusat punya anggaran, yang kedua (ada) pemerintah provinsi. Selanjutnya, saya di pemerintah kota melaksanakan kebijakan sesuai dari atas. Tentunya sinergitas apa yang dikerjakan pusat-provinsi-kota ini yang penting," ucap Risnandar saat menerima kunjungan kerja hari kedua rombongan Ditjen GTK di Kantor Walikota Pekanbaru.

"Insya Allah ini berproses dan saya punya kebijakan di APBD perubahan maupun nanti di 2025. Jadi diharapkan (program pendidikan) sejalan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Riau, Reisky Bestary mengatakan, pihaknya terus berupaya menjadi motor bagi peningkatan kompetensi guru di Riau. Di tanah Lancang Kuning ini, terdapat 2.173 Guru Penggerak yang sudah bersertifikat.

"Dari jumlah itu, Guru Penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah ada 233," kata Reisky.

Manfaat dari PGP sangat dirasakan Rani Sofianti, Guru Penggerak Angkatan 7 yang mengajar di Kelas IV SDN 47 Pekanbaru. Rani bercerita, dirinya yang dulu kurang bersemangat dalam berkolaborasi dan bersinergi kini bisa berkolaborasi dengan aset sekolah termasuk wali murid dan pihak lain setelah menjadi Guru Penggerak.

"Dulu saya tidak percaya diri, sekarang karena tuntutan belajar di (program) Guru Penggerak, saya bisa mengembangkan kompetensi sehingga mengerti bagaimana berikan pelajaran yang bermakna, terdiferensiasi, yang disesuaikan kemampuan siswa," ucap Rani.

Ia mengajak guru-guru lain ikuti program (Guru Penggerak), jadi pemimpin pembelajaran yang bermakna.