Pakar Unair Minta Kaji Ulang Rencana Sekolah Tatap Muka
Pakar Epidemologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu Purnomo meminta pemerintah daerah untuk mengkaji kembali rencana untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).
Windhu mengatakan, kajian itu perlu dilakukan mengingat kondisi pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia, khususnya di Jawa Timur kian memburuk dibandingkan beberapa bulan lalu yang lebih terkendali.
“Logikanya (pemerintah) saya gak tau ya, ketika kasus masih kecil ditutup tapi ketika kasus membesar gini mau dibuka,” ungkapnya kepada Ngopibareng.id, Minggu 13 Desember 2020.
Ia menjelaskan, dengan situasi risiko penularan yang tinggi seperti ini membuat anak-anak rawan tertular virus dengan segala kemungkinan yang terjadi di sekolah pun di luar sekolah.
Windhu percaya, apabila di sekolah penerapan protokol kesehatan bisa diterapkan betul oleh pengelola sekolah dan guru. Namun, yang berbahaya ketika para siswa ini berada di luar sekolah ketika berangkat pun pulang.
“Secara umum anak-anak muda di bawah 18 tahun risiko untuk meninggalnya sangat rendah meski dia tertular. Tapi yang bahaya adalah ketika tertular kemudian tidak bergejala, lalu salam dengan gurunya, kemudian pulang ke rumah ketemu orang tua dan keluarga tanpa protokol kesehatan pasti akan menular," katanya jelas dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair itu.
Menurut Windhu, penularan virus corona sudah terbukti dengan banyaknya kasus kiai yang meninggal karena ada klaster pondok pesantren. Tak hanya itu, pembukaan sekolah di Australia ketika Covid-19 sudah sangat terkendali dan dilakukan penerapan protokol kesehatan juga masih terjadi penularan yang membuat kasus di Australia kembali meningkat.
“Pengalaman negara lain mestinya dijadikan pelajaran, terkendali saja masih muncul klaster apalagi kita masih menuju puncak,” katanya.
Menurutnya, pembukaan sekolah ini boleh saja dilakukan, apabila pemerintah bisa menjamin berupa transportasi layak khusus anak-anak dari rumah ke sekolah dan sebaliknya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk membuka sekolah harus betul-betul melakukan kajian mendalam dengan melihat kondisi zona risiko di daerahnya, termasuk melakukan koordinasi dengan organisasi profesi seperti IDI, IDAI, PPNI, pakar epidemologi, dan sebagainya.
“Semua harus dipertimbangkan dengan serius dan sangat hati-hati. Jangan sampai meledak dan tidak ada tanggung jawab karena pemerintah harus melindungi warganya,” pungkas Windhu.
#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitangandengansabun