Program Makan Bergizi Gratis, Surabaya Tunggu Juknis Pusat
Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinaungi oleh Badan Gizi Nasional, siap untuk dilaksanakan secara serentak di 190 lokasi Satuan Pendidikan Penyedia Gizi (SPPG) hari ini, Senin 6 Januari 2025.
Dari 190 titik di tanah air, sebanyak 32 lokasi SPPG berada di Jawa Timur. Namun, untuk Kota Surabaya, pelaksanaan MBG masih tertunda akibat petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat yang belum turun.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai menjelaskan, hingga kini belum ada informasi terbaru terkait penerapan MBG di Kota Pahlawan. "Untuk Surabaya, saya belum ada update. Juknis mengenai penerapan MBG juga belum turun," ujarnya, Senin 6 Januari 2025.
Selain belum turunnya juknis, Bahtiyar menegaskan, pembahasan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut juga belum dilakukan secara lanjut. Anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp15 ribu per anak per hari dikabarkan akan turun menjadi Rp10 ribu. Namun, alokasi APBD Kota Surabaya untuk mengakomodir perubahan tersebut masih dalam tahap penantian.
"Belum ada pembahasan terkait alokasi APBD Surabaya untuk MBG. Kami masih menunggu juknis agar bisa melanjutkan proses berikutnya," tambahnya.
Politikus Gerindra tersebut menyatakan, Kota Surabaya mendukung penuh penerapan program tersebut. Sayangnya, hingga saat ini juknis perihal program tersebut juga masih belum terbit untuk Kota Surabaya. Hal itu pun menjadi hambatan mengenai penerapannya di daerah.
"Kami siap mendukung program ini, tetapi juknis harus jelas terlebih dahulu sebagai dasar pelaksanaan," pungkas Bahtiyar.
Sebelumnya, Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengaku pihaknya belum bisa mengambil sikap terkait pelaksanaan MBG sampai mendapatkan petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat mengenai mekanisme jalannya program tersebut.
"Kami belum tahu pasti seperti apa, jadi nanti kami juga akan koordinasi dengan (pemerintah) provinsi dulu modelnya seperti apa, karena belum ada kepastiannya harus bagaimana,” ucap Eri, Jumat 3 Januari 2025.
Sesuai dengan rencana, pemerintah pusat menyatakan akan memulai program tersebut dengan diwakili oleh setiap daerah di 38 provinsi. Meski begitu, Eri menyatakan, dirinya belum mengerti apakah Surabaya termasuk kota yang dipilih sebagai perwakilan atau tidak. Pihaknya masih menunggu juga arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
“Belum ya karena kita udah jalan uji coba dulu, beberapa kali dengan beberapa sekolah, nanti, kita belum dapat dari provinsi, uji coba sekolah mana saja dulu kita tunggu,” tuturnya.
Mengenai penggunaan pagu anggaran, Eri menegaskan, Surabaya akan menggunakan Rp1,1 triliun dari total APBD pada tahun 2025 ini. “(anggaran MBG) Sudah kan, sudah disiapkan (anggaran Rp1,1 T),” ungkapnya.
Dalam mensukseskan program ini, Pemkot Surabaya juga akan menggandeng para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bahkan, pemkot siap mendukung UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar dapat berpartisipasi secara aktif.
"UMKM yang belum memiliki NIB kami akan bantu. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) akan mendampingi proses pengurusan NIB. Setelah itu, kami akan melakukan pemantauan terhadap UMKM tersebut," paparnya.
Eri juga berencana untuk membina para UMKM permakanan agar siap mendukung berjalannya program MBG di Kota Pahlawan. "Kalau ternyata uang yang kita putar cuma Rp100 miliar, maka kita tingkatkan Rp1 triliun. Ya kita munculkan lagi (UMKM) yang lainnya," tegasnya.