Program Makan Bergizi Gratis Serentak 6 Januari, Pemkot Surabaya Belum Terima Juknis Pusat

Program nasional pemberian makan bergizi gratis (MBG) dicanangkan pemerintah pusat akan mulai bergulir secara serentak di seluruh daerah, Senin 6 Januari 2025.

Namun demikian, Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengakui, pihaknya belum bisa mengambil langkah lebih jauh, sampai mendapatkan petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat mengenai mekanisme jalannya program tersebut.

"Kami belum tahu pasti seperti apa, jadi nanti kami juga akan koordinasi dengan (pemerintah) provinsi dulu modelnya seperti apa, karena belum ada kepastiannya harus bagaimana,” ungkapnya, Jumat 3 Januari 2025.

Sesuai dengan rencana, Pemerintah Pusat menyatakan akan memulai program tersebut dengan diwakili oleh setiap daerah di 38 provinsi. Meski begitu, Eri Cahyadi menyatakan, dirinya belum mengerti apakah Kota Surabaya termasuk kota yang dipilih sebagai perwakilan atau tidak. Pihaknya masih menunggu juga arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

“Belum ya karena kita udah jalan uji coba dulu, beberapa kali dengan beberapa sekolah, nanti, kita belum dapat dari provinsi, uji coba sekolah mana saja dulu kita tunggu,” tuturnya.

Mengenai penggunaan pagu anggaran, Eri Cahyadi menegaskan, Surabaya akan menggunakan Rp 1,1 triliun dari total APBD pada tahun 2025 ini. “(Anggaran MBG) Sudah kan, sudah disiapkan (anggaran Rp 1,1 triliun),” ungkapnya.

Dalam mensukseskan program ini, Pemkot Surabaya juga akan menggandeng para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bahkan, pemkot siap mendukung UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar dapat berpartisipasi secara aktif.

"UMKM yang belum memiliki NIB kami akan bantu. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) akan mendampingi proses pengurusan NIB. Setelah itu, kami akan melakukan pemantauan terhadap UMKM tersebut," paparnya.

Eri Cahyadi juga berencana untuk membina para UMKM permakanan agar siap mendukung berjalannya program MBG di Kota Pahlawan. "Kalau ternyata uang yang kita putar cuma Rp100 miliar, maka kita tingkatkan Rp1 triliun. Ya kita munculkan lagi (UMKM) yang lainnya," pungkasnya.