Program Kampung Bahari untuk Kesejateraan Masyarakat Pesisir
Sebagai negara maritim dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayahnya, Indonesia memiliki potensi bahari melimpah. Meskipun demikian, berdasarkan data tahun 2021, sekitar 12% dari total angka kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah masyarakat pesisir.
Oleh karena itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa TNI AL sebagai bagian dari perangkat negara juga mengemban tugas sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di samping tugas operasi militernya.
"Saya menilai Kampung Bahari Nusantara (KBN) merupakan bentuk nyata kehadiran dan kedekatan TNI AL dengan rakyat, sekaligus menjadi perwujudan komitmen TNI AL untuk membangun ketahanan wilayah maritim dari level desa, yang akan menyangga pertahanan negara", ujar Wapres saat meresmikan KBN TNI AL Tahun 2022 secara serentak yang dilakukan di 68 Satuan Komando Kewilayahan, di Kepulauan Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin 15 Mei 2023.
Lebih lanjut, Wapres menilai gagasan KBN yang dimotori TNI AL tersebut sangat strategis karena turut mendukung program pemerintah dalam menyelesaikan kemiskinan di wilayah pesisir.
"Program KBN yang terbagi ke dalam 5 (lima) klaster, yaitu klaster edukasi, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan pertahanan ini, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di desa pesisir," ungkapnya.
Lebih dari itu, menurut Wapres, program KBN juga sesuai dengan paradigma baru perdesaan yang berkembang secara global. Tren ini muncul karena sekitar 45% penduduk bumi tinggal di perdesaan di wilayah negara-negara berkembang.
"Pembangunan perdesaan menjadi keniscayaan untuk mencapai target-target pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan di desa diubah dari subsidi menjadi investasi masa depan," tutur Wapres.
Wapres meyakini, fokus kerja dan kebijakan di dalam program KBN yang dituangkan ke dalam lima klaster ini dapat dijalankan melalui kerja sama dan kolaborasi bersama lembaga dan institusi lain agar membuahkan hasil yang lebih baik.
"Sentuhan kebijakan dan program KBN tentu akan semakin efektif jika dirajut dengan kerja sama antara kementerian/lembaga, pemda, BUMN dan BUMDes, institusi pendidikan, dan para pemangku kepentingan strategis lainnya," tegas Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres berharap program KBN ini, dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan serta mampu berdampak signifikan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir.
"Dari Pulau Untung Jawa yang indah ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahiim, Kampung Bahari Nusantara binaan TNI AL saya resmikan. Mudah-mudahan dengan upaya ini, nyala terang desa-desa pesisir Nusantara akan semakin nyata," harapnya.
Angkat Potensi Maritim
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa agenda KBN ini bertujuan sebagai wadah pembinaaan masyarakat pesisir untuk memecahkan masalah ekonomi, kesehatan dan edukasi. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, sebagaimana program prioritas nasional.
"Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup pesisir melalui program KBN merupakan salah satu langkah untuk mendukung beberapa program prioritas nasional 2023, antara lain memperkuat ketahanan ekonomi yang berkeadilan, meningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing," jelasnya.
Sebagai informasi, KBN merupakan program TNI Angkatan Laut yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengangkat potensi maritim di suatu wilayah. Terdapat 5 (lima) klaster program, yaitu pertahanan, ekonomi, edukasi, kesehatan, dan pariwisata. Program ini dijalankan di 68 Satuan Komando Wilayah TNI AL di seluruh nusantara.
Selain didampingi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, turut mendampingi Wapres Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan
Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Azis, Staf Khusus Wapres Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.