Program dari OJK, Pekerja Didorong Miliki Jamsostek

Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), BPJS Ketenagakerjaan mendorong pekerja memilik jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). EKI merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pelaku jasa keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi di pedesaan. Tujuannya, untuk menggerakkan roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Program EKI ini diluncurkan di GOR Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu, 3 Agustus 2024 lalu. Kegiatan ini dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. “Kehadiran kami ini bentuk dukungan kepada program EKI,” jelas Anggoro Eko Cahyo.

Dijelaskan, BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan kematian akan menjadi jaring pengaman dalam perjalanan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera.

Dalam kesempatan itu, Anggoro Eko Cahyo menyerahkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada salah satu perwakilan ketua kelompok tani.

Anggoro Eko Cahyo Dia menambahkan, Inklusi keuangan, menjadi bentuk konkret hadirnya BPJS Ketenagakerjaan sekaligus menjadi salah satu solusi bagi ketimpangan yang terjadi. BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan. Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan seluruh masyarakat khususnya pekerja dapat terlindungi dari risiko-risiko pekerjaan yang ada.

“Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan kerja sama dan mendapatkan sambutan baik dari Pemerintah Bojonegoro, di mana dari 30% yang terlindungi kini menjadi 70%,” bebernya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyatakan, program EKI berperan penting dalam inklusi literasi sektor jasa keuangan. Program EKI ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga desa. Ini akan menjadi kunci penguatan ekonomi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi nasional.

Hendra meyakini setiap desa memiliki keunikan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai potensi untuk menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Hal ini menjadi elemen penopang ekonomi daerah.

"Desa inilah jadi prototipe pengembangan desa dilakukan dengan pemetaan, baik soal potensinya untuk didukung sektor jasa keuangan yang pada gilirannya stimulasi produktivitas desa," terangnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Eneng Siti Hasanah, menyebut, ekosistem desa merupakan bagian penting untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi juga terus berupaya memaksimalkan peningkatan cakupan kepesertaan. Termasuk dalam hal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk ekosistem desa.

"BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan, dengan fokus khusus pada perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan desa," jelasnya.

Dia menambahkan, ekosistem desa memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai. Ia menekankan, peningkatan jaminan sosial ini merupakan prioritas utama.

“BPJS Ketenagakerjaan bertekad untuk memastikan bahwa semua anggota ekosistem desa mendapatkan perlindungan yang layak dan menyeluruh,” ujarnya.