Profil Tiga Nama Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan

Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria yang berakhir pada 16 Oktober 2022. DPRD DKI Jakarta telah mengadakan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk membahas mengenai sosok pengganti Anies Baswedan, pada Senin 12 September 2022. Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dan sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta.

Muncul tiga nama yang bakal menduduki posisi Pj Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun ke depan, atau hingga gubernur definitif terpilih melalui Pilkada Serentak 2024 sesuai Undang-undang 10/2016. Posisi para kepala darah akan diisi pejabat yang akan ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pengganti terpilih dalam Pilkada 2024.

Sosok pertama yang digadang-gadang bakal menggantikan Anies Baswedan adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono. Kedua, Juri Ardiantoro, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta periode 2008-2013. Dan terakhir, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali.

Usai DPRD DKI Jakarta mendapatkan nama rekomendasi tersebut, mereka juga akan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai Pj Gubernur DKI.

Daftar Nama Usulan Pj Gubernur DKI Jakarta

PDIP

1. Heru Budi Hartono

2. Marullah Matali

3. Bahtiar

Gerindra

1. Juri Ardianto

2. Marullah Matali

3. Heru Budi Hartono

PKS

1. Bahtiar

2. Marullah Matali

3. Heru Budi Hartono

Demokrat

1. Marullah Matali

2. Heru Budi Hartono

3. Bahtiar

PAN

1. Bahtiar

2. Marullah Matali

3. Heru Budi Hartono

PSI

1. Heru Budi Hartono

2. Marullah Matali

3. Juri Ardiantoro

NasDem

1. Heru Budi Hartono

2. Bahtiar

3. Marullah Matali

Golkar

1. Bahtiar

2. Marullah Matali

3. Heru Budi Hartono

PKB

1. Marullah Matali

2. Heru Budi Hartono

3. Juri Ardiantoro

PPP

1. Marullah Matali

2. Heru Budi Hartono

3. Juri Ardiantoro

Profil Tiga Nama yang Digadang bakal Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

1. Heru Budi Hartono

Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres, Heru Budi Hartono diangkat pada 29 Juli 2017. Ia menggantikan posisi Dharmansjah Djumala yang kini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Wina Austria.

Heru Budi Hartono kelahiran Medan, 13 Desember 1965. Ia telah memiliki pengalaman di lingkup birokrasi selama hampir seperempat abad. Ia menempuh pendidikan dasar di Jakarta, dan sempat tiga tahun menjalani masa Sekolah Dasar di Pakistan.

Di pendidikan menengah pertama, ia bersekolah di SMP PSKD I JakPus, dan lanjut menempuh pendidikan menengah akhir di Den Haag, Belanda. Heru Budi Hartono mengenyam bangku kuliah S1 dan magister di Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta.

Heru Budi Hartono mengawali karier sebagai Staf Khusus Walikota Jakarta Utara pada tahun 1993 silam. Selang dua tahun, yakni di 1995, Heru Budi Hartono menjadi Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara. Di tahun 1999, heru ditunjuk menjadi Kepala Sub-Bagian Pengendalian pelaporan Kota Jakarta Utara. Lanjut di tahun 2002, di mana ia dipindahkan menjadi Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara.

Di tahun 2008, Heru Budi Hartono masih berkantor di Jakarta Utara, sebagai Kepala Bagian Umum dan lanjut menjadi Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan. Di tahun 2013, Ia menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta.

Akhirnya pada 2014, Heru Budi Hartono ditunjuk Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Jokowi, untuk menjadi Walikota Jakarta Utara. Heru Budi Hartono menjabat kursi tersebut selama setahun dan akhirnya kembali menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, juga di DKI Jakarta.

Heru Budi Hartono sempat digandeng oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP alias Ahok) untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017, melalui jalur independen. Namun ketika akhirnya lewat jalur dukungan partai politik, Ahok menggandeng Djarot Syaiful Hidayat yang merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta aktif saat itu.

1. Juri Ardiantoro

Juri Ardiantoro merupakan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi DKI Jakarta periode 2008-2013. Meski pemilihan gubernur Jakarta akan segera berlangsung Juli mendatang, Juri Ardiantoro tetap ikut dalam pendaftaran calon anggota KPU. Dia satu dari 14 calon yang hari ini akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR.

Alumnus IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Jakarta ini pernah menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah periode 1994-1995. Kemudian sebagai anggota dewan redaksi majalah kampus DIDAKTIKA periode 1995-1997.

Selain aktif di organisasi intrakampus, Juri Ardiantoro juga terlibat organisasi ekstra kampus. Dia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Periode 1995-1996, dia menjadi Ketua Komisariat PMII IKIP Jakarta dan kemudian menjabat Sekretaris Umum PMII Jakarta Timur (1996-1997). Selanjutnya, dia terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Provinsi DKI Jakarta (2011-2016).

Juri Ardiantoro mulai mengajar sejak 1997-2000 di SMU IKIP Jakarta (Lab School) untuk pelajaran Sosiologi. Kemudian menjadi dosen di FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Bung Karno, mata kuliah Pembangunan Partisipasi Masyarakat, Komunikasi Politik, Teori Perubahan Sosial, dan Sistem Sosial Budaya Indonesia pada 2001-2003. Terakhir, sebagai dosen Sosiologi Pariwisata di Universitas Negeri Jakarta sejak 2005 hingga saat ini.

Juri Ardiantoro mengambil studi S2 jurusan Sosiologi di Universitas Indonesia pada 2000-2003, dan Program Ph.D (doktor) Sosiologi pada Departement of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Malaysia, sejak 2006 hingga saat ini.

Dalam beberapa kesempatan pada tahun 2002, Juri Ardiantoro pernah menjadi Konsultan pada Proyek Pembentukan Forum Musyawarah Masyarakat Kelurahan di DKI Jakarta, Kerja sama Jakarta Empowering Society (JES) dengan Biro Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Masih di tahun yang sama, Juri Ardiantoro juga menjadi Fasilitator pada Konsultasi Publik dan Lokakarya pada Proyek Membangun Kemitraan dan jejaring kerja dalam penataan ruang. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Nasional Depkimpraswil dengan pusat kajian Komunikasi Universitas Indonesia.

1. Marullah Matali

Marullah Matali lahir di Jakarta pada 27 November 1965. Dia menyelesaikan pendidikannya sejak SD sampai tingkat SMA/MA di Jakarta. Pendidikan S1 jurusan Agama Islam di University of Basra Saudi Arabia. Lalu pendidikan S2 Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebelum menjadi Walikota Jakarta Selatan, Marullah Matali mengawali kariernya sebagai staf Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta. Setelah itu naik menjadi Kepala Seksi Bina Lembaga Mental Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta.

Marullah Matali sempat dimutasi menjadi Kepala Sub Dinas Bina Mental Spiritual Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta. Namun, kemudian menjabat sebagai Kepala Sekretariat Dinas Sosial DKI Jakarta.

Selanjutnya, Marullah Matali diangkat sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental DKI Jakarta, lalu Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pariwisata. Dia pernah juga menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan.

Marullah Matali juga sempat mendapatkan dua penghargaan sebagai PNS, yakni, penghargaan masa kerja 15 tahun dari Gubernur DKI Jakarta (2011) dan Penghargaan Satyalancana Karya Satya KL.1 dari Presiden RI (2012).

Marullah Matali dilantik menjadi Sekertaris Daerah (Sekda) pada 2021, menggantikan almarhum Saefullah yang meninggal dunia karena sakit pada September 2020 lalu.