Prihatin Dampak Efisiensi, PDIP Jember Berbagi Ribuan Sembako

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jember berbagai seribu sembako bagi masyarakat miskin. Kegiatan bernama PDIP Jember berbagi itu digelar serentak di 10 titik lokasi, pada Senin, 17 Maret 2025.

Kepala Bidang Kebudayaan DPC PDIP Jember, Hadi Supa'at mengatakan gerakan berbagi sembako merupakan agenda rutin tahunan DPC PDIP Jember setiap Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Gerakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Jember di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

Gerakan PDIP Jember berbagi menyasar keluarga miskin, termasuk janda dan lansia yang bertempat tinggal di kawasan kota maupun di pinggiran. Dengan bantuan sembako tersebut diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin selama Ramadan dan Idul Fitri.

Selain itu, Hadi Supa’at juga berharap kegiatan serupa juga dilakukan oleh elemen masyarakat lainnya, termasuk pemerintah. Sebab momentum Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk saling meningkatkan rasa peduli sesama.

"Sasarannya adalah keluarga miskin, termasuk janda dan lansia," katanya.

Lebih jauh Hadi Supa'at menilai, kenaikan harga kebutuhan pokok di Jember tak diikuti peningkatan daya beli secara menyeluruh. Hal tersebut kemudian diperparah dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Hadi Supa'a melihat tak sedikit karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Pengangguran dan angka kemiskinan semakin bertambah.

Belum lagi, persoalan tenaga honorer di Jember yang hingga saat ini belum ada solusi. Bahkan, ribuan honorer di Kabupaten Jember yang sudah dinyatakan lolos seleksi PPPK masih dilanda kekhawatiran.

Dari total 13.119 tenaga honorer non ASN Pemkab Jember sebanyak 7.410 telah tercatat di data base BKN dan berpotensi diangkat PPPK paruh waktu. Sedangkan 5.709 di antaranya tidak terdaftar di data base BKN.

Kendati demikian, dari total 13.119 honorer tersebut, sebanyak 11.146 di antaranya telah melamar rekrutmen PPPK dan CPNS. Namun, kuota yang ada untuk PPPK 2.000 formasi dan CPNS sebanyak 200.

Sebanyak 2.000 honorer yang lulus PPPK dan CPNS 2025 hingga saat ini belum diangkat secara resmi oleh negara. Sehingga, mereka belum mendapatkan gaji selayaknya PPPK maupun PNS.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, nasib mereka belum jelas. Hal itu terjadi pasca pemerintah menunda pengangkatan mereka hingga tahun 2026.

"Persoalan nasib honorer yang lolos PPPK di Jember menambag kegaduhan menjelang Hari Raya Idul Fitri," pungkasnya.

Diketahui, Pemkab dan DPRD Jember saat ini sedang berusaha mencari solusi terkait persoalan honorer di Jember. DPRD Jember telah membentun Pansus Non ASN dan Pemkab Jember membentuk Satgas Percepatan Penanganan Non ASN.