Presiden Tegaskan Upaya Keras Pemerintah Sederhanakan Perizinan
Badung: Pemerintah berupaya keras untuk terus menyederhanakan proses perizinan agar semakin mudah dan cepat. Sebab, berulang kali ditegaskan bahwa negara yang mampu memenangkan persaingan ialah yang dapat memberikan pelayanan yang cepat.
Hal itu kembali disampaikan Presiden Joko Widodo saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (CAAsUINL) dan Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, 8 September 2017.
"Kita ingin memperbaiki sistem-sistem yang ada sehingga terjadi sebuah kecepatan bagaimana pengurusan-pengurusan investasi, dunia usaha, ini bisa dikerjakan dengan cepat," ujarnya.
Berurusan dengan hal perizinan dan notaris bukanlah hal yang baru bagi Presiden. Sebab, sejak jauh hari ia pernah berprofesi sebagai seorang pengusaha yang mengharuskannya berurusan dengan proses perizinan.
Pengalaman tersebut membuat dirinya tersadar bahwa pengurusan izin di Indonesia masih dirasa sukar dan berbelit-belit.
"Begitu panjangnya prosedur pengurusan izin di Indonesia. Mengurus satu surat izin saja bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bolak-balik datang ke kantor pemerintahan selalu disampaikan, 'belum selesai, ditunggu saja,'" ia menceritakan.
Maka itu, sejak awal pemerintahan, ia bersama jajarannya bertekad untuk membenahi persoalan ini. Apalagi saat ini Indonesia memiliki sejumlah momentum yang mendukung arah reformasi dan perubahan yang terus diupayakan.
"Oleh sebab itu, saya nanti akan meminta bertemu lagi dengan Ikatan Notaris Indonesia untuk bersama-sama menyelesaikan, melihat regulasi-regulasi mana yang mengganggu yang bisa dihilangkan," lanjutnya.
Berbicara soal regulasi, Kepala Negara juga berpandangan bahwa regulasi yang ada saat ini sudah terlalu banyak. Banyak di antaranya juga tumpang tindih satu dengan lainnya.
"Kita juga harus ingat bahwa negara ini terlalu banyak aturan. Saya suruh hitung ada 42 ribu regulasi. Ada yang tumpang tindih, ada yang menghambat. Ada yang di pusat, di kementerian, dan di daerah. Inilah negara kita, negara penuh dengan peraturan," ucapnya.
Inilah sebuah pekerjaan besar yang menurutnya harus dihadapi. Ia mengajak seluruh pihak untuk memberikan masukan-masukan yang dapat membantu pemerintah dalam mengupayakan solusi dan penyelesaian.
Selain itu, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dunia usaha, Presiden Joko Widodo juga meminta diterapkannya teknologi informasi yang telah terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tanpa hal itu, Indonesia dinilainya akan semakin tertinggal jauh dengan negara tetangga.
"Karena tanpa itu percuma kita berbicara masalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kemudahan berusaha menjadi kunci bagaimana membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat," ujarnya di penghujung sambutan.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala BKPM Thomas Lembong, Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta dan Ketua Umum INI Yualita Widyadhari. (bm/ris)