Presiden Prabowo Larang Bahan Impor Masuk Program Makan Bergizi Gratis
Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan penggunaan bahan impor dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal melalui optimalisasi hasil produksi dalam negeri.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan pesan Presiden tersebut saat meninjau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 6 Januari 2025. "Presiden mewanti-wanti jangan ada barang impor dalam program makan bergizi gratis ini supaya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat," ujar Budi.
Budi memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan berasal dari hasil produksi lokal. "Nasinya pasti dari Indonesia, mungkin dari Cianjur. Ayamnya dari peternak lokal, sayurnya seperti buncis bisa dari Bandung atau Cianjur. Pisangnya juga produksi dalam negeri," jelasnya.
Pada hari pertama pelaksanaan MBG, SPPG Halim Perdanakusuma memproduksi 1.500 porsi makanan yang akan didistribusikan ke lima sekolah di sekitar lokasi, termasuk SD Negeri Angkasa 5 Halim Perdanakusuma. Menu makanan dirancang sesuai standar gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Program ini juga telah dimulai di SPPG Palmerah, Jakarta Barat, yang mendistribusikan sekitar 2.987 paket makanan ke 11 sekolah. Menu yang disajikan beragam, seperti nasi, ayam goreng, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk.
Siswa-siswi menyambut antusias program ini. Seorang siswa di SD Barunawati Jakarta Barat mengatakan, "Masakannya enak, saya suka. Makan bareng-bareng sama teman jadi seru," ujarnya.
Anggaran Rp71 Triliun untuk Gizi Anak Bangsa
Program MBG yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mendapat alokasi anggaran Rp71 triliun dari APBN 2025. Fokus utama program ini adalah memberikan asupan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut program ini telah dimulai di 190 titik SPPG yang tersebar di 26 provinsi. Namun, angka tersebut masih jauh dari target pemerintah untuk mencapai 937 SPPG pada Januari 2025.
"Program ini ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat dari Januari hingga Maret 2025. Ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam pemenuhan gizi berskala nasional," ujar Hasan.
Dengan kebijakan larangan bahan impor, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak bangsa tetapi juga memperkuat ekonomi di level terbawah. Presiden Prabowo menegaskan, seluruh elemen program harus mendukung visi Indonesia mandiri dan berdaulat dalam sektor pangan.