Presiden 'Ngaji' Pembangunan Ibu Kota di Australia
Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan Mount Ainslie di Canberra, Australia untuk melihat dan mempelajari pembangunan Canberra sebagai Ibu Kota Australia.
"Ya, saya banyak bertanya tadi pagi ke Gubernur Jenderal, kemudian bertanya juga ke Perdana Menteri Scott Morrison. Dan sekarang bertanya juga ke Sally Barnes, CEO National Capital Authority. Kita ingin mendapatkan sebuah bayangan seperti apa sebetulnya Kota Canberra, bagaimana dikelola, kemudian dimulainya seperti apa," kata Presiden dalam keterangan pers usai peninjauan, Minggu, 9 Februari 2020
Kota Canberra dibangun pada tahun 1913 dan berpenduduk sekitar 400 ribu jiwa. Dari Mount Ainslie yang memiliki ketinggian 843 meter di atas permukaan laut. Presiden melihat tata kota Canberra sangat baik.
"Kalau lihat tadi, saya kira tata kotanya sangat bagus sekali dan yang baik-baik akan kita ambil untuk pembangunan ibu kota baru. Baik manajemennya, baik tata kotanya. Saya tadi kita lihat gedung-gedung pemerintah tidak ada yang tingginya lebih dari tujuh lantai. Tapi di sisi yang lain, ada juga yang jauh dari area pemerintahan diperbolehkan gedung tinggi-tinggi, di situ sangat bagus," kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan keseriusan pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Menurutnya, studi terkait hal tersebut sudah dimulai sejak lima tahun lalu dan lomba desain telah dimulai pada tahun lalu.
"Sudah kita putuskan, sekarang tinggal menunggu undang-undang di DPR. Kalau sudah ada undang-undang tinggal kita lakukan land clearing, lalu kita lakukan pembangunan infrastruktur dasar. Saya kira itu yang akan kita lakukan," katanya.
Kunjungan ke Mount Ainslie ini dilakukan Presiden Jokowi di sela-sela agenda kunjungan kenegaraan ke Australia. Presiden menyebut bahwa tujuan lain kedatangannya ke Australia adalah untuk menindaklanjuti selesainya ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang telah disetujui DPR tiga hari yang lalu.
"Selanjutnya, akan ke arah mana baru akan dibicarakan. Yang jelas, Indonesia ingin keterbukaan sehingga perdagangan, investasi, pariwisata akan lebih banyak antara kedua negara. Arahnya ke situ karena ratifikasinya sudah selesai," kata Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Kemudian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar Indonesia untuk Australia Yohanes Legowo.