Nilai Ekspor dan Impor Turun, Presiden Tegur Para Menteri

Presiden Joko Widodo minta seluruh jajarannya untuk mencermati data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam data BPS disebutkan nilai ekspor dan impor Indonesia mengalami penurunan.

Ekspor Indonesia selama Januari-Mei 2019 secara year on year turun 8,6 persen. Sementara untuk impor, selama periode Januari-Mei 2019 juga turun 9,2 persen. Hal ini berarti neraca perdagangan Indonesia sampai Mei 2019 mengalami defisit sebesar USD2,14 miliar.

"Coba dicermati angka-angka ini. Kenapa impor begitu sangat tinggi. Kalau didetailkan lagi migas (minyak dan gas) ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas. Pak Menteri ESDM dan Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini. Karena remnya paling banyak ada di situ," ujar Presiden dalam sidang kabinet paripurna berkaitan dengan ekonomi Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 8 Juli 2019.

Terkait dengan ekspor, secara khusus Kepala Negara menyebut ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Perang dagang yang masih berlangsung antara Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS), menurut Presiden, harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor ke AS.

"Kesempatan ekspor kita untuk masuk ke Amerika ini besar sekali dengan pengenaan tarif terhadap barang-barang atau produk dari Tiongkok. Ini kesempatan kita untuk menaikkan kapasitas dari pabrik-pabrik atau industri-industri yang ada," katanya.

Tak hanya memanfaatkan faktor eksternal, Presiden juga mendorong seluruh jajarannya untuk memberikan insentif-insentif terhadap berbagai peluang ekspor yang ada. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha bisa menembus pasar-pasar internasional.

"Kalau kita hanya rutinitas, tidak bisa memberikan insentif-insentif khusus bagi eksportir baik yang kecil atau besar maupun sedang ataupun insentif-insentif yang berupa bunga misalnya, ya sulit untuk mereka bisa tembus baik ke pasar yang tadi saya sampaikan maupun ke pasar-pasar baru yang ada," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga membahas soal investasi terutama yang berkaitan dengan kemudahan berusaha. Para menterinya diminta mempermudah izin usaha, khususnya untuk investasi yang berkaitan dengan ekspor maupun barang-barang substitusi impor.

"Tapi kejadian yang ada di lapangan tidak seperti itu. Dari Kementerian Kehutanan misalnya masih lama. Ini urusan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," kata Presiden.

Sementara di bidang pariwisata, Kepala Negara mencontohkan kondisi di Manado, Sulawesi Utara, yang baru saja ia kunjungi pekan lalu. Menurutnya, banyak pihak yang ingin membangun hotel di Manado tetapi terkendala masalah perizinan yang tidak segera terselesaikan.

"Hal seperti ini kalau bicara detail kita ini terbelit oleh rutinitas dan tidak berani melihat problem dan tantangan-tantangan yang riil kita hadapi. Sampai kapan pun kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antarkementerian yang harus didahulukan," katanya. (asm).