Presiden Jokowi Sentil Koordinasi Antarmanajemen yang Buruk

Dalam kunjungan ke Jawa Timur, Presiden Joko Widodo sempat menyebut koordinasi antarmanajemen harus betul-betul dilakukan. Pernyataan Presiden Joko Widodo ini seolah menyindir perseteruan antar Gubernur Jawa Timur dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang 'tak akur' dalam menangani pandemi Covid-19 ini.

"Saya titip agar koordinasi antarmanajemen betul-betul dilakukan," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis 25 Juni 2020.

Presiden Joko Widodo juga menyebut sudah memerintahkan kepada Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II untuk membantu penuh terutama mensinergikan antara rumah sakit darurat dengan rumah sakit rujukan.

"Dipilahkan mana yang berat, mana yang ringan ditempatkan di rumah sakit mana. Sehingga tak semua masuk dalam satu ttik. Dan pasien tak menumpuk di satu rumah sakit sementara rumah sakit lainnya masih kosong," kata Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, dalam menangani pandemi Covid-19 ini dua kepala daerah yaitu antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Walikota Surabaya dianggap 'tak akur'.

Ketidakakuran mereka jelas sekali terlihat dalam berbagai statement lewat anak buah mereka.

Misalnya saja, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyebut rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya banyak menerima limpahan pasien dari daerah lainnya. Walikota Risma keberatan pasien milik Pemerintah Kota Surabaya lebih banyak dipenuhi oleh warga daerah lain karena operasional rumah sakit ini milik didanai oleh APBD Pemerintah Kota Surabaya.

Sebaliknya, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya Joni Wayhuadi menyebut jika 90 persen rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini pasiennya adalah warga Surabaya. Padahal Provinsi Jawa Timur Jawa Timur bukan hanya Kota Surabaya saja.