Presiden Jokowi, Islam Kok Dimusuhi?

APA agama Kapolri  Jenderal Tito Karnavian? Islam atau bukan?

Pertanyaan menggelitik itu muncul dari anggota DPR Fraksi  PKS Abubakar Alhabsyi  ketika berlangsung Rapat Kerja dengan Komisi III DPR (24/5).

“Hukum tidak berpihak kepada umat Islam. Sampai orang bertanya, Tito itu Islam  enggak sih,” tanya Abubakar.

Sebagai anggota DPR  pertanyaan Abubakar mewakili gambaran umum perasaan umat Islam terhadap perlakuan yang tidak adil dari lembaga kepolisian.

Terdapat perbedaan mencolok Polri dalam menangani berbagai unjukrasa dari kalangan umat Islam dan para pendukung Ahok. Polisi dinilai sangat tegas bahkan keras  dalam menangani unjukrasa umat Islam. Sementara terhadap para pendukung Ahok sangat lemah dan terkesan ada pembiaran.

Beberapa  tokoh Islam langsung ditangkap dan sebagian dituduh makar. Sebaliknya berbagai aksi dari kalangan non-muslim yang sangat membahayakan,  seperti membawa senjata menyerbu bandara, bahkan sampai pengibaran bendera separatis di  Minahasa dibiarkan. Kapolri mengatakan akan  melakukan langkah persuasi.

Hanya sehari setelah Raker dengan DPR, polisi kembali bertindak keras dengan membubarkan aksi  Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang berunjukrasa di depan Istana Negara. Polisi membubarkan aksi damai tersebut dengan menendang dan menggebuk para pengunjukrasa. Tujuh orang diantaranya malah sempat ditangkap.

Pasang surut hubungan umat Islam dengan pemerintah.

Situasi saat ini sesungguhnya menggambarkan pasang surut hubungan umat Islam dengan rezim pemerintah yang tengah berkuasa.

Polanya juga hampir sama dan berulang. Umat Islam diibaratkan seperti kayu untuk mengganjal mobil yang sedang mogok. Sangat dibutuhkan ketika kondisi darurat. Namun ditinggalkan  ketika mobil sudah berjalan.

Pada masa revolusi kemerdekaan, peran umat Islam tidak perlu diragukan lagi. Melalui laskar-laskar santri yang dipimpin oleh para ulama, umat Islam menjadi komponen utama dalam perjuangan bersenjata merebut kemerdekaan RI.

Namun setelah Indonesia merdeka, peran mereka terpinggirkan. Beberapa tokoh umat,  antara lain  Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara dan ulama besar  Buya Hamka pernah merasakan dinginnya penjara Rezim Soekarno.

Pada tahun 1960 Majelis  Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai terbesar milik umat dibubarkan karena menentang gagasan Soekarno menyatukan Nasionalis Agama dan Komunis (Nasakom).

Soekarno mendapat momentum ketika terjadi pergolakan di daerah yang kemudian dikenal sebagai pemberontak PRRI/Permesta.

Masyumi dianggap mendukung atau setidaknya bersimpati dengan gerakan PRRI/Permesta.

Pada Pemilu 1955 yang dinilai sebagai pemilu paling demokratis sebelum era Reformasi, Masyumi memperoleh suara kedua terbanyak di bawah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), disusul Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebaran suara Masyumi meliputi berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Sementara NU hanya terpusat di Jawa.

Rezim Orde Lama tumbang menyusul pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun 1965. Bersama TNI umat Islam bahu membahu membersihkan kekuatan PKI. Namun  umat Islam kembali ditinggalkan.

Mereka kembali mengalami  nestapa di bawah rezim Orde Baru. Permintaan untuk menghidupkan kembali Masyumi ditolak. Islam kembali mengalami represi.

Sejumlah orang dekat Soeharto seperti Ali Moertopo dan Beny Moerdani dituding  sebagai operator yang berada di balik aksi marjinalisasi umat Islam.

Mereka juga dituding berada di balik radikalisasi sejumlah kelompok Islam garis keras. Mendorong kelompok-kelompok ini melakukan aksi teror dan  tindak kekerasan.

Aksi-aksi kelompok garis keras ini kemudian  menjadi justifikasi rezim Orde Baru bertindak represif dan kian meminggirkan umat Islam. Islam mendapat stigma sebagai gerakan radikal dan disebut sebagai ekstrem kanan.

Hubungan Soeharto dengan umat Islam membaik  setelah sejumlah intelektual muslim di bawah pimpinan BJ Habibie mendirikan ICMI pada tahun 1990. Bulan  madu Soeharto dengan umat Islam hanya berlangsung singkat.

Delapan tahun setelah itu melalui gelombang aksi unjukrasa, pada tahun 1998, Soeharto tumbang setelah berkuasa selama 32 tahun.

Islam merupakan pemilih terbesar

Pada Era Reformasi ketika demokrasi langsung diterapkan, peran umat Islam kembali menguat. Sebagai pemilik suara terbesar (87 persen), umat Islam adalah segmen pasar yang diperebutkan.

Selain partai-partai yang sejak awal memilih Islam sebagai segmen pasarnya (PKS, PPP, PKB dan PBB), partai-partai nasionalis juga berlomba-lomba mendekati pemilih Islam.
PAN kendati mendeklarasikan diri sebagai partai nasionalis, ceruk pasar terbesarnya adalah warga Muhammadiyah.

Golkar banyak mengakomodir aktivis Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Anshor dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berafiliasi ke NU.

Demokrat sejak awal berdiri sudah mendeklarasikan diri sebagai partai nasionalis-relijius. Hadirnya mantan Ketua Umum PB HMI Anas Urbaningrum menarik banyak gerbong aktivis berisi kader HMI bergabung ke Demokrat. Gerindra juga banyak mengakomodir aktivis Islam. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bahkan dikenal sebagai jenderal yang sejak lama dekat dengan kalangan Islam.

Duet Gerindra-PKS di berbagai pilkada dan pilpres tidaklah mengherankan bila melihat track record Prabowo.

Jadi bila melihat pilihan ceruk pasarnya, hampir semua partai memilih posisi di tengah (nasionalis) dan sedikit bergeser ke kanan (Islam). Bahkan partai Islam seperti PKS juga pernah mencoba bergeser ke tengah dengan mendeklarasikan diri sebagai partai yang terbuka.

PKB yang basisnya Islam tradisional NU juga mengakomodir beberapa pengurus non-muslim. Mereka tetap mempertahankan captive market-nya Islam tradisional, tapi juga berusaha memperlebar ceruk pasar ke kalangan non-muslim.

Pilihan itu sangat rasional. Kendati mayoritas Islam, tapi karakter umat Islam Indonesia adalah moderat. Jadi bila tetap bermain di ceruk pasar yang Islam banget, maka perolehan suaranya tidak akan pernah besar (niche market), seperti telah dibuktikan partai-partai yang berazas Islam.

Mereka hanya menjadi partai medioker.

Perpaduan Islam dan nasionalis merupakan formula yang paling pas.

Yang cukup menarik adalah PDIP. SemasaTaufik Kiemas masih hidup, PDIP pernah mencoba merangkul masa pemilih Islam.

Taufik  mengajak sejumlah aktivis Islam untuk bergabung menjadi caleg. Langkah Taufik Kiemas yang mencoba lebih menarik PDIP ke kanan tidak terlalu mengherankan, sebab ayahnya Tjik Agus Kiemas adalah tokoh Masyumi di Palembang.

Pilihan Taufik ini sungguh jeli. Selain banyak diisi caleg non-muslim, di PDIP ada juga caleg anak PKI. Salah satunya yang mengaku secara terbuka adalah dr Ribka Tjiptaning. Citra ini sungguh tidak menguntungkan karena menempatkan PDIP di posisi kiri bahkan kiri luar.

Proses menarik PDIP lebih ke kanan, terus berlangsung. PDIP kemudian mendirikan  lembaga sayap bernama Baitul Muslimin Indonesia.

Sejumlah tokoh  muslim seperti Said Agil Siradj dan Din Sjamsuddin bergabung. Misi lembaga ini, kata Din, untuk mencairkan hubungan  Islam abangan (nasionalis) dengan Islam.

Sayang proses menarik PDIP menjadi kelompok yang lebih moderat ini tidak terlalu berhasil.

Setelah Taufik Kiemas meninggal dunia tahun 2013, PDIP malah terkesan bergerak lebih kekiri. Komposisi caleg non-muslim sangat besar. PDIP makin menjauh dari pemilih Islam. Puncaknya ketika Pilkada DKI. Dengan mendukung Ahok,  PDIP berdiri di garis paling depan dalam front yang berhadapan dengan umat Islam.

Imbas politik terhadap Jokowi

Dukungan PDIP dan pemerintah terhadap Ahok pada Pilkada DKI, selain berimbas pada PDIP,  yang sangat terasa adalah pada hubungan  Jokowi dengan umat Islam.

Khusus untuk Jokowi dampaknya menjadi berganda. Umat Islam mempertanyakan sikap  dan mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jokowi. Sebaliknya para Ahoker non-muslim dan abangan juga sangat kecewa terhadap Jokowi karena ‘membiarkan” Ahok dihukum penjara selama dua tahun.

Jokowi menjadi terjepit di tengah. Hal itulah menjelaskan mengapa dalam survei terbaru suara Jokowi  merosot drastis dan berhasil disalip Prabowo.

Fenomena hubungan politik Jokowi dengan umat Islam, secara sederhana bisa dijelaskan dengan  teori marketing sebagai kegagalan dalam memahami karakter konsumen.

Konsumen para politisi termasuk Jokowi adalah para pemilih, dalam hal ini Islam moderat sebagai pemilik suara terbesar.

Jokowi seharusnya tidak boleh lupa bahwa dia terpilih sebagai presiden karena  perpaduan sempurna  bersama Jusuf Kalla.

Jokowi representasi Jawa, nasionalis, Islam abangan, non-muslim. Jusuf Kalla adalah representasi muslim, luar Jawa, khususnya Indonesia Timur.

Dengan karakter pemilih seperti itu, sikapnya yang “membiarkan” polisi melakukan berbagai aksi yang terkesan tidak berpihak kepada Islam menjadi blunder bagi pemerintahannya.

Harus diingat bahwa Jokowi terpilih dalam era demokrasi, dimana rakyat sebagai pemilik  suara menjadi penguasa tertinggi. Mereka harus dirawat dan diperlakukan dengan baik, bila ingin terpilih kembali.

Jokowi dan para pembantu terdekatnya sejauh ini terlihat gagal memahami karakter konsumen. Kegagalan tersebut setidaknya bisa dijelaskan karena orang-orang dekatnya, masih menggunakan manual book lama.

Buku panduan “bagaimana menjinakkan” umat Islam pada era Orde Baru sudah ketinggalan zaman.

Dunia sudah berubah. Era demokrasi apalagi demokrasi di era digital, kekuasaan tidak lagi terpusat, tapi menyebar. Kekuasaan bukan kepemilikan pribadi (owning power), tapi  berbagi (sharing power).

Filosofi pendiri negara komunis Cina Mao Tse Tung yang kini banyak dikutip penggiat medsos “Kuasai pemerintahan, ekonomi dan media massa, maka semua agama akan tunduk padamu,” sudah tidak lagi berlaku.

Masih ada waktu untuk berbenah. Pilpres 2019 masih dua tahun lagi. Hanya saja perlu diingat, “pemilih yang sakit hati, biasanya sulit terobati”. End

*) Hersubeno Arief adalah wartawan senior yang kini menjadi konsultan media dan politik