Presiden Jokowi Dorong Penyelesaian Batas ZEE Indonesia-Vietnam

Presiden Jokowi mendorong penyelesaian negosiasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Viet Nam saat bertemu dengan Perdana Menteri Viet Nam Nguyen Xuan Phuc disela-sela penyelenggaraan KTT Ke-34 ASEAN 2019 di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu, 22 Juni 2019.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, PM Viet Nam secara langsung kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi atas proses dan hasil Pemilu di Indonesia.

Dalam Pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan isu ZEE selalu muncul dalam pertemuan antara Indonesia dan Viet Nam. Oleh sebab itu Presiden berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan segera. Jika tidak diselesaikan maka berpotensi menimbulkan masalah.

“Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Viet Nam untuk dapat segera menyelesaikan perundingan batas ZEE,” kata Presiden Joko Widodo.

“Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Viet Nam untuk dapat segera menyelesaikan perundingan batas ZEE,” kata Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Viet Nam terhadap pengembangan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik yang akan diadopsi dalam KTT ini.

Draft Outlook ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik telah dibahas cukup lama. Dengan dukungan Viet Nam, konsep ini akan dapat diadopsi pada KTT ini.

Presiden juga menyampaikan selamat kepada Viet Nam yang akan menjadi negara anggota DK PBB pada 2020-2021. Dengan demikian, pada tahun 2020, akan terdapat dua negara anggota ASEAN (Indonesia dan Viet Nam) yang akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 2020.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.(asm)