Presiden Jokowi Diminta Klarifikasi Penyelundupan 5.000 Pucuk Senjata

Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi isu adanya sebuah institusi negara yang menyelundupkan 5.000 buah senjata. Untuk memuluskan aksi itu, nama Jokowi dicatut oleh institusi tersebut.

"Tiap-tiap presiden yang mengklarifikasikan, karena presiden itu kan penanggung jawab tertinggi," kata Asrul di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 September 2017.

Namun, kemudian Politikus Partai Persatuan Pembanguan itu mengatakan penyampaian klarifikasi bisa saja dilakukan oleh pihak lain selain presiden. Asalkan orang itu ditunjuk oleh presiden.

Pada Guru PAUD, Jokowi Sampaikan Cita-cita Indonesia Emas 2045

"Terserah presiden, apakah presiden bilang? Ya yang mengklarifikasi biar Pak Wapres atau Pak Menkopolhukam itu kan keputusan presiden," katanya.

Sekjen PPP mengatakan sebelum itu dilakukan oleh Presiden, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden terkait isu tersebut. Hal itu bertujuan agar tidak ada persepsi negatif di masyarakat soal hubungan antar lembaga pemerintah.

"Saya kira begini lah, karena itu sudah disampaikan ke publik, maka kemudian panglima tentu menyampaikan ke atasan, atasan beliau kan presiden, sampaikan kepada presiden dan kemudian direkam oleh presiden.  Daripada kemudian itu menjadi seolah-olah antar sektoral di pemerintahan itu tidak kompak gitu loh," kata Asrul.

Sebelumnya Gatot Nurmantyo menyampaikan soal 5.000 senjata tersebut dalam acara internal silaturahmi TNI dengan Purnawirawan TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 22 September 2017.

Dalam acara itu hadir Menko Maritim Luhut B Pandjaitan, Menkopolhukam Wiranto, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (kuy)