Presiden Jokowi: Biaya Haji Belum Final sudah Ramai

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, biaya haji yang disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas masih sebatas usulan. Saat ini, biaya haji masih dalam proses kajian.

"Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final. Belum final sudah ramai," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, usai meninjau Sodetan Kali Ciliwung, Jakarta, Selasa 24 Januari 2023.

Dikutip dari siaran pers BPMI Setpres, Presiden Jokowi menekankan kepada semua pihak, khususnya masyarakat, biaya haji masih dalam proses kalkulasi dan belum final. "Masih dalam proses kajian masih, dalam proses kalkulasi," ujarnya.

Untuk diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1444 Hijriah/2023 Masehi menjadi Rp 98,89 juta per jamaah. Biaya tersebut mengalami kenaikan Rp 514.880 dibanding tahun lalu. Dari jumlah itu, biaya yang perlu ditanggung jamaah mencapai 70% atau Rp 69,19 juta per orang. Sementara 30% atau Rp 29,7 juta sisanya dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

DPD Minta BPIH Ditinjau Ulang

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebelumnya meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengkaji ulang rencana kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023. Menurutnya, saat perekonomian masyarakat mulai menggeliat pasca-wabah COVID-19, usulan tersebut dinilai tidak tepat.

"Sejak tahun 2020 lalu kita masih berupaya memperbaiki ekonomi. Tak terkecuali kelompok masyarakat yang telah mendaftar untuk berhaji. Jadi usulan kenaikan ongkos haji di tengah kondisi saat ini saya pikir tidak rasional," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Bali, Sabtu 21 Januari 2023.

Ditegaskan LaNyalla, estimasi kenaikan yang diusulkan juga terlalu tinggi. Kenaikannya hampir dua kali lipat dari tahun lalu. "Dan tentu ini sangat memberatkan. Tidak semua jemaah haji itu berasal dari kalangan mampu, banyak di antaranya mereka untuk bisa berangkat harus menjual tanah atau sawah," tukas dia.

Menurut senator asal Jawa Timur itu, belum saatnya biaya perjalanan ibadah haji naik, apalagi hingga dua kali lipat. Jika terpaksa naik maka kenaikannya harus rasional.

"Harus ditinjau ulang, dipertimbangkan dengan cermat, agar masyarakat yang masih terpuruk tidak semakin terbebani lagi," tuturnya.

PKS Menolak

PKS juga dengan tegas menolak BPIH yang diusulkan pemerintah. Dua tahun jamaah mengendap di bank, karena tidak ada pemberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci. Lantas PKS menanyakan ke mana uangnya.