Presiden Jokowi Berpesan Prioritas Penggunaan Dana PKH

Presiden Joko Widodo mengingatkan penggunaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) harus betul-betul tepat sasaran.

Ada tiga jenis penggunaan dana bantuan PKH yang harus diprioritaskan oleh para KPM PKH. Ketiganya ialah untuk keberlangsungan pendidikan anak, peningkatan kesehatan dan gizi anak, serta peningkatan perekonomian keluarga.

"Yang paling penting mengambil dana PKH itu diatur. Jangan sampai tergesa-gesa mengambil dan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati," kata Kepala Negara .

Pendidikan anak-anak harus diprioritaskan. Bantuan PKH yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat membuka akses kepada layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Indonesia.

"Kepentingan anak-anak kita untuk bersekolah mendapatkan pendidikan itu harus dinomorsatukan. Karena dengan itulah nanti anak-anak kita bisa melebihi kita," ujarnya

Presiden juga berlesan dana bantuan PKH ini harus diprioritaskan untuk menjaga kesehatan dan gizi anak-anak kita. Dari situ akan terlahir anak-anak yang prima dan cerdas.

"Negara ini membutuhkan anak-anak yang pintar, negara ini membutuhkan anak-anak yang cerdas, negara ini membutuhkan anak-anak yang sehat," ucapnya.

Selain itu, dana bantuan PKH dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

"Tadi dipakai misalnya untuk modal jualan kelontong di rumahnya, dipakai untuk jualan nasi uduk di rumahnya. Enggak apa, karena itu akan lebih lestari dan memberikan manfaat yang rutin kepada keluarga kita," ujarnya.

Dalam laporannya di lokasi dan acara yang sama, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa acara penyaluran bantuan kali ini dihadiri oleh 1.500 keluarga penerima manfaat dan 417 orang pendamping PKH se-Kabupaten Garut.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi penerima bantuan sosial PKH terbesar ketiga Indonesia. Untuk tahun 2019 mendatang, alokasi anggaran PKH untuk Jawa Barat dan daerah-daerah lainnya akan semakin ditingkatkan.

"Bantuan PKH untuk Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar 1.537.000 KPM senilai Rp2,8 triliun. Di tahun 2019 sekarang ini akan meningkat menjadi Rp5,1 triliun," ujarnya.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa peningkatan anggaran bantuan sosial PKH tersebut diharapkan akan mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, program PKH ini harus diarahkan untuk mendukung kemandirian keluarga-keluarga prasejahtera.

"Negara sekarang ini sedang berperang dengan kesenjangan dan ketimpangan. PKH ini kita harapkan nanti akan mengurangi itu sehingga kita harapkan keluarga-keluarga prasejahtera semakin hari semakin tidak ada karena keluarga sudah bisa mandiri dan anak-anaknya juga sudah sekolah semua," kata Presiden saat menyampaikan bantuan PKH kepada 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Sabtu, 19 Januari 2019. (asm)