Presiden: Penanganan Covid-19 Jangan Ditunggangi Kepentingan Lain

Presiden RI Joko Widodo mengingatkan jajaran pemerintah di seluruh Indonesia agar tidak menunggangi penanganan Covid-19 dengan kepentingan tertentu. Hal itu dikatakan Presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin, 4 Mei 2020.

"Saya tidak menghalangi ada gubernur, bupati dan walikota atau siapapun orangnya yang ingin maju di Pilkada. Tapi jangan membonceng penangan corona di daerah masing masing," kata Presiden di Istana Senin 4 Mei 2020.

Menurut Presiden, masyarakat merekam jejak kepala daerah dalam menangani Covid-19. Sehingga nanti akan terlihat dengan sendirinya, mana yang betul-betul berjuang untuk menyelamatkan rakyatnya dari Covid -19, dan mana yang nyambi cari panggung untuk Pilkada, sehingga kasus di daerah tidak malah turun, tapi justru bertambah banyak. 

"Menghadapi Covid-19 perlu kebersamaan, jangan ada saling menyalahkan dan marasa paling pintar," pesan Presiden.

Presiden ingin memastikan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di empat provinsi dan 22 kabupaten/kota dapat diterapkan secara ketat dan efektif.

"Saya melihat beberapa kabupatan dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) dengan pembahasan laporan Gugus Tugus Percepatan Penanganan Covid-19 melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor.

Karena itu, ia meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan PSBB di empat provinsi dan 22 kabupaten/kota tersebut.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk melihat daerah mana yang penerapan PSBB terlalu kebablasan atau masih kendur.

"Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih terlalu kendur," kata Jokowi.