44 Kantor Rusak, Presiden Instruksi Perbaikan Segera di Wamena

Presiden Joko Widodo menginstruksikan penanganan segera adanya kerusakan di Wamena. Hal itu terungkap setelah Presiden menerima laporan tentang penanganan proses rekonstruksi bangunan yang rusak akibat kerusuhan di daerah di Provinsi Papua, pada 23 September 2019.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melaporkan kepada Presiden, pihaknya telah mengirimkan tim ke Wamena dan akan bekerja sama dengan unsur TNI dalam proses rekonstruksi ini.

"Pertama kami akan bekerja sama dengan Zeni. Seperti halnya kalau kami menangani jalan perbatasan dan bencana-bencana lainnya kita bekerja sama dengan TNI supaya lebih cepat karena ini masih cukup masif," kata Basuki, di Istana Merdeka, Selasa 8 Oktober 2019.

Selain soal Wamena, dalam rapat tersebut juga membahas penanganan bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

Kembali pada soal Wamena, Basuki merinci, ada 10 kantor pemerintah yang mengalami rusak berat. Yakni, kantor Sekretariat Daerah, kantor Badan Pengelola Keuangan, kantor Bappeda, kantor Inspektorat, Dinas Informasi dan Komunikasi, kantor Satpol PP, kantor Badan Lingkungan Hidup, kantor PLN, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Perhubungan.

"Kemudian yang rusak ringan ada 34 kantor dan 26 sarana pendidikan. Jadi total kantor-kantor ada 44," katanya.

Selain bangunan kantor milik pemerintah, Basuki mencatat ada 450 ruko dan 165 rumah yang rusak terbakar. Dalam pelaksanaan perbaikan, pihaknya akan memaksimalkan potensi lokal dan bekerja sama dengan berbagai pihak.

"Itu semua perintah Bapak Presiden tadi agar ditangani segera. Termasuk rumah akan ditangani oleh Kementerian PUPR. Pelaksanaannya nanti pasti mengikutkan pengusaha lokal, material lokal, dan juga pelaksanaannya dibantu oleh TNI," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, pihaknya akan mendukung pemenuhan kebutuhan dana untuk penanganan bencana-bencana yang terjadi.

Dana tersebut, menurut Mardiasmo, telah disiapkan melalui BNPB dan akan dioptimalkan untuk meringankan beban masyarakat terdampak.

"Sampai hari ini Rp4,84 triliun. Itu termasuk yang baru saja kami akomodir dan mencairkan Rp1 triliun pada 9 September ini. Dan Rp1 triliun ini termasuk antara lain yang cukup besar untuk kebakaran lahan dan hutan dan juga untuk Maluku Utara dan Ambon," kata Mardiasmo.

"Dana juga masih ada sekitar Rp474,4 miliar yang siap kami bantu di PUPR. Jadi dari dana relatif cukup dan kami akan support," katanya.