Presiden dan Kapolri Bahas Masalah Novel, KPK Menunggu
Jakarta: Presiden Jokowi hari Senin (31/7) malam mengundang Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian ke istana untuk khusus membicarakan masalah penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Apa hasil dari pertemuan itu, KPK akan mempelajari lebih dahulu. "Kami pelajari terlebih dahulu perkembangan dari hasil pertemuan Presiden dan Kapolri. Posisi KPK tentu berharap pelaku penyerangan segera ditemukan baik itu pelaku lapangan atau aktor intelektual penyerangan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Presiden, kata Febri, menaruh perhatian pada masalah Novel Baswedan. KPK melihatnya sebagai sinyal baik agar peneror terhadap Novel tersebut tidak lagi dibiarkan berlama-lama bebas di luar.
"Karena risiko tentu tidak hanya pada Novel atau pegawai KPK lainnya tetapi juga pada pihak-pihak yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi," kata Febri.
Ia pun menyatakan KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polri setelah pertemuan Presiden dengan Kapolri tersebut.
"KPK tentu hanya dapat menjalankan tugas sepanjang sesuai dengan kewenangan di Undang-Undang. Sejauh ini, karena domain kasus ini adalah tindak pidana umum, kami kira kita perlu menunggu perkembangan hasilnya dari Polri. Sejumlah hal sudah dilakukan, semoga setelah pertemuan tersebut ada kemajuan," tuturnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian segera menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
"Beliau (Presiden) memerintahkan agar dituntaskan sesegera mungkin. Itu perintah beliau, tapi tadi kami sudah sampaikan langkah-langkah yang kita lakukan, prinsipnya kami ingin agar sesegera mungkin. Tapi kadang-kadang ada kendala," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Kantor Presiden Jakarta, Senin (31/7) malam.
Tito menyampaikan hal itu seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan sketsa pelaku penyerangan Novel Baswedan yaitu pria dengan ciri-ciri tingginya sekitar 167-170 cm, berkulit agak hitam, rambut kriting dan badan cukup ramping.
"Hingga hari ini ada 59 saksi yang sudah didengar keterangannya, kemudian ada lima orang yang sudah kita amankan," ungkap Tito.
Lima orang yang sudah diamankan Polri, yaitu seseorang berinsial M, H, MAL, Miko dan terakhir Miryam S Haryani yaitu anggota DPR dari fraksi Partai Hanura. Setelah diperiksa, kelimanya tidak didapati hubungan dengan penyiraman Novel.
"Sejumlah cctv sekitar 50 CCTV dalam radius 1 kilometer juga sudah kita dapatkan. Berikut ada beberapa sekitar 100 lebih toko kimia yang sudah kita datangi yang menjual H2SO4, ini juga masih dalam pengembangan kita," tambah Tito.
Namun Tito meyakini tidak ada jenderal polisi yang terlibat dalam penyerangan Novel seperti diberitakan belakangan.
"Tidak ada jenderal polisi karena keterangan dari 3 orang ini mereka tidak ada hubungannya dengan perkara dugaan penganiayaan ini. Setelah dicek alibi mereka detail jam per jam, menit per menit, jadi saya kira sutradara yang hebat pun akan sulit membuat alibi-alibi seperti itu," tambah Tito.
Tito pun mengaku bahwa kepolisian sudah menemukan saksi penting yang dapat mengungkap kasus ini.
"Kita menemukan saksi yang cukup penting, tapi yang bersangkutan tidak ingin disebutkan namanya untuk keamanan yang bersangkutan. Dia melihat kira-kira lima menit sebelum peristiwa, ada orang yang berdiri di dekat masjid yang sosoknya mencurigakan dan diduga dia adalah pengendara sepeda motor penyerang," ungkap Tito.
Novel diserang dua orang bersepeda motor dengan air keras ketika dalam perjalanan pulang setelah menunaikan Shalat Subuh dari masjid dekat rumahnya pada Selasa (11/4).
Novel adalah salah satu penyidik senior KPK yang antara lain menangani kasus korupsi dalam pengadaan KTP-elektronik (KTP-e).
Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, laporan Kepala Polri Janderal Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo terkait perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terlambat. Bagai mana tidak, kasus tersebut sudah tiga bulan lebih berjalan dan belum ditemukan titik terang.
Keterlambatan laporan yang dilakukan Kapolri kepada Presiden, lanjut Bambang, memungkinkan alat-alat bukti kasus tersebut sudah tidak utuh. "Laporan Kapolri kepada Presiden dalam kasus Novel sudah terlambat, di mana alat-alat bukti dimungkinkan sudah diacak-acak," kata Bambang. (ant)