Presiden Beri Arahan kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia di IKN
Di hari terakhir kunjungan kerjanya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendampingi Presiden Jokowi, pada acara Pengarahan Presiden kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa 13 Agustus 2024
Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal pokok, yakni mengenai pembangunan IKN, inflasi, dan Pilkada Serentak 2024.
Terkait pembangunan IKN, Kepala Negara menerangkan bahwa IKN merupakan contoh kota yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan berupa kota hutan (forest city). Selain itu, Ibu Kota Negara Indonesia yang hari ini juga dikonsep sebagai kota cerdas (smart city) yang seluruh aktivitasnya ditopang oleh teknologi.
“Disini juga sampai saat ini, 100 persen sudah menggunakan energi hijau, 100 persen. Nanti kalau ini sudah dimulai, dinyatakan mulai (beroperasi), semua kendaraannya juga harus kendaraan listrik,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah yang hadir pada acara ini agar mengonsep juga daerahnya masing-masing dengan konsep kota masa depan yang ramah lingkungan, sehat, dan nyaman ditinggali, seperti halnya IKN.
“Saya kira di semua provinsi, kabupaten, dan kota bisa merencanakan dan mengonsep kotanya itu, ingin dijadikan kota apa,” tuturnya.
Presiden Jokowi meyakini bahwa APBD tiap daerah di tanah air sebenarnya memiliki kemampuan untuk merealisasikan hal tersebut. Kalaupun tidak, maka dapat menggunakan skema investasi. Menurutnya, yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan perencanaan yang matang.
“Berikan ke arsitek, (ahli) landscape yang memiliki kemampuan untuk membangun ini,” tegasnya.
Kemudian, berlanjut pada topik kedua mengenai inflasi, Presiden menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Indonesia saat ini pada posisi yang sangat baik yakni 2,13 persen. Namun demikian, ia mengingatkan agar para kepala daerah tetap terus menjaga daya beli masyarakat.
“Sangat bagus sekali. Tapi juga tolong dijaga daya beli rakyat. Dengan apa? Segera merealisasikan APBD-nya, segera merealisasikan APBD, secepat-cepatnya,” instruksinya.
Sebab, sambung Presiden Jokowi, sampai saat ini realisasi belanja di kabupaten/kota masih cukup kecil yaitu di angka 31 persen.
“Uang beredar di kabupaten/kota Bapak/Ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah, artinya daya beli juga enggak kuat, segera keluarkan,” tegasnya.
Tidak hanya di tingkat kabupaten/kota, Presiden juga menyoroti realisasi belanja Provinsi yang juga masih kecil, yakni di angka 41 persen. Sehingga, ia juga meminta para gubernur agar segera merealisasikan belanja APBD-nya.
“Provinsi lebih baik 41 persen, tapi juga masih kecil, 41 persen. Tolong dicek lagi, dilihat lagi, dan dorong agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat,” perintahnya.
Terakhir, terkait Pilkada, Presiden Jokowi menginstruksikan para kepala daerah agar segera menyelesaikan masalah anggaran pelaksanaan Pilkada di wilayahnya masing-masing.
“Kita minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk Pilkada,” tegasnya.
Selanjutnya, berkaitan dengan pengamanan pelaksanaan Pilkada, Kepala Negara meminta agar kepala daerah mempersiapkan dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak. Kalau dulu enggak serentak, bisa keamanan dibantu dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain. Sekarang semua serentak, serentak semuanya, sehingga betul-betul ini (harus) dibicarakan,” pintanya.
Apabila memerlukan tambahan kekuatan pengamanan, Presiden meminta agar para kepala daerah berkoordinasi dengan pihak keamanan pada jenjang yang lebih tinggi.
“Kalau ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan, agar disampaikan ke Kapolda, atau kalau provinsi disampaikan ke Kapolri langsung,” pungkasnya.
Hadir pada acara ini, para gubernur, bupati, dan walikota dari seluruh Indonesia. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.