Presiden Akui Penyaluran BLT Tidak Bisa 100 Persen Tepat Sasaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) tak akan 100 persen tepat sasaran. Dijelaskan, BLT disalurkan kepada 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

"Ini yang kami bagikan 20,6 juta, jumlah seperti itu tidak mungkin lah kita 100 persen benar, pasti ada yang satu, dua, tiga tidak tepat sasaran, karena memang yang dibagi jumlahnya banyak sekali," ujar Jokowi dalam YouTube Sekretariat. Presiden, dikutip Selasa 6 September 2022

Jokowi mengklaim penyaluran BLT BBM masih lancar sampai sekarang. Ia ikut memantau penyaluran BLT secara langsung di Jayapura, Tanimbar, dan Lampung. "BLT sudah dimulai dan saya lihat berjalan baik, utamanya di dalam sistemnya berjalan bagus lah," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menambah bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun untuk meredam dampak inflasi jika harga BBM pertalite dan solar naik.

Bantuan itu diberikan dalam tiga bentuk. Pertama, BLT sebesar Rp150 ribu kepada 20,65 juta KPM. BLT itu akan diberikan selama empat bulan dengan total Rp600 ribu. Namun, pemerintah menyalurkan bantuan dalam dua tahap kepada kelompok penerima manfaat (KPM ).

Masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp300 ribu dalam tahap pertama. Lalu, mereka akan kembali mendapatkan Rp300 ribu dalam tahap kedua. Negara menganggarkan dana sebesar Rp12,4 triliun untuk menambah bansos tersebut.

Kedua, BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan sebesar Rp600 ribu. BLT itu hanya diberikan satu kali kepada 16 juta pekerja. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp9,6 triliun untuk menyalurkan BLT tersebut.

Ketiga, pemerintah memberikan subsidi menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebesar Rp2,17 triliun untuk transportasi umum, seperti ojek.

Jangan Berpura-pura Miskin

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mengawasi penyaluaran BLT di lapangan dengan serius. Bantalan sosial dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut harus tepat sasaran.

Pengalaman Bansos pandemi Covid-19 jangan sampai terulang. Bansos yang diperuntukkan bagi kelompok tidak mampu ternyata ada yang nyasar ke tangan kelompok orang mampu yang pura pura miskin.

"Saya menggarisbawahi pertanyataan Mensos Bu Risma, jangan pura pura miskin, nanti bisa miskin beneran," kata Puan dalam keterangan resmi yang diterima Ngopibareng.id Selasa 6 September 2022.