Presiden Afghanistan Minta JK Mediasi Pertemuan dengan Taliban
Presiden Republik Islam Afghanistan, Ashraf Ghani optimis konflik berkepanjangan antara pemerintah Afganistan dengan kelompok Taliban akan segera berakhir. Optimisme Ashraf tersebut disyaratkan pada kesediaan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK) yang juga Wapres ke-10 dan 12 Indonesia.
Untuk itu Ashraf meminta agar JK bersedia menjadi mediator perundingan pihaknya dengan kelompok Taliban. Hal itu disampaikan Ashraf ketika bertemu JK, untuk membahas solusi konflik Afganistan di Gulkhana Palace Kompleks Istana Kepresidenan Afghanistan, Kabul, Kamis 24 Desember 2020 malam waktu setempat.
Menurut Ashraf, pengalaman JK dalam mendamaikan sejumlah konflik di Indonesia dapat juga diterapkan di Afghanistan. Apalagi posisi JK saat ini sebagai ketua DMI yang tentunya memiliki posisi dan pengaruh di mata ulama.
Menanggapi permintaan tersebut, JK menyatakan bersedia untuk menjadi mediator perundingan damai antara kubu Pemerintah dengan Taliban demi mengakhiri kekerasan yang terjadi di negara itu. Dalam upaya perdamaian tersebut JK akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia, untuk meminta Taliban agar bersedia berdialog dengan pemerintah Afghanistan. JK Juga menyatakan akan berkordinasi dengan pemerintah Indonesia, mengingat program perdamian ini merupakan gagasan dari pemerintah RI.
"Tentunya untuk perdamaian kita selalu bersedia untuk membantu. Rencananya kita akan mengundang pihak yang berkonfik untuk berdialog di Jakarta itu salah satu opsi, kita akan mengundang Taliban melalui Majelis Ulama Indonesia, saya juga akan segera melaporkan ke Wakil Presiden Maruf Amin untuk berkordinasi bagaimana pun program perdamaian ini adalah gagasan dari pemerintah RI," jelas JK.
Sebelumnya Menteri Urusan Haji dan Agama Afganistan, Muhammad Qasim Halimi juga telah meminta kesediaan JK untuk menjadi Fasilitator dialog antara pihak pemerintah dan Taliban. Hal senada juga disampaikan oleh CEO High National Reconsiliation Council (HCNR) Afghanistan, Abdullah Abdullah.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PMI Pusat, Hamid Awaludin yang akan berperan sebagai juru runding dari pihak JK mengungkapkan kesepahaman antar faksi di Afganistan akan mudah tercapai karena tidak ada pembicaraan mengenai perubahan konstitusi. Semua faksi menyepakati pemerintahan Islam hanya model pelaksanaannya saja yang berbeda karena terkait pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri.