Prabowo: Pembangunan Infrastruktur Saat Ini Kurang Efisien
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyoroti pembangunan infrastuktur di era pemerintahan Joko Widodo yang menyebabkan tidak efisiensi anggaran.
"Saya melihat bahwa masalah 'cost of money', banyak utang komersial untuk membangun infrastruktur yang menyebabkan inefisiensi," kata Prabowo dalam debat Capres putaran kedua sesi pendalaman visi misi di Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019.
Di samping itu, Prabowo menilai bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dibangun dilaksanakan pemerintahan saat ini dengan grusa grusu (terburu-buru), tidak menggunakan perhitungan yang matang.
"Saya menghargai niat Jokowi dalam memimpin telah pembangunan infrastruktur, tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi itu pekerjaannya kurang efisien. Banyak infrastruktur yang dikerjakan dengan grusa-grusu tanpa visibility studi yang benar," katanya.
Lanjut Prabowo, pekerjaan yang tanpa perhitungan ini ternyata bukan menguntungkan rakyat, justru malah merugikan. "Infrastruktur ini justru malah merugikan. Bahkan utang negara kita sangat utang sulit untuk dibayar. Jadi intinya masalah infrastruktur harus untuk rakyat bukan untuk segelintir orang," katanya.
Prabowo menawarkan, apabila terpilih menjadi presiden akan melakukan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan kerakyatan. "Ini sangat penting. Kita harus berorientasi untuk meningkatkan nilai tambah dari segi ekonomi agar bisa membayar utang-utang itu yang membuat pertumbuhan ekonomi melambat," katanya.
Menanggapi hal tersebut capres nomor urut 1 Joko Widodo mengatakan rencana pembangunan infrastruktur ini sudah direncanakan sejak lama.
"Ini sudah direncanakan lama. Tentu saja dengan pertimbangan dan penelitian, ide-idenya semua ada. Misalnya LRT Palembang, MRT Jakarta sudah dalam perencanaan lama dan matang," katanya.
Namun demikian, tambah Jokowi, untuk memindahkan orang yang senang naik mobil sediri untuk masuk ke transportasi butuh waktu yang lama. "Saya pelajari negara lain butuh 10 hingga 20 tahun untuk memindahkan budaya itu," katanya. (wit)