PPKS Tuntut 5 Instansi Bayar Rp4 Miliar untuk Tangani Sampah

Perempuan Pejuang Kali Surabaya (PPKS) menggugat tiga produsen yang memproduksi kemasan dan dua instansi pemerintah agar bekerja sama menjaga lingkungan dan mengawasinya. Gugatan ini lantaran PPKS menemukan ratusan timbunan sampah yang berada di bantaran sungai Surabaya.

"Tidak adanya penanganan yang serius dari perusahaan membuat sungai nampak kumuh, kotor dan menghilangkan keindahan sungai. Padahal sungai sumber air bagi masyarakat lewat PDAM" kata Sofi Azilan, salah satu perwakilan dari PPKS ketika ditemui, Senin, 5 Oktober 2020.

Kelima instansi tersebut adalah PT Wings Surya, PT Indofood Sukses Makmur, PT Garuda Food Putra Putri Jaya, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat serta Gubernur Jawa Timur.

Sofi Azilan mengatakan, PPKS sudah mengawasi selama tahun lamannya. Ada ratusan timbunan sampai di sungah, padahal seperti yang diketahui sungai merupakan rumah ikan. "Acuhnya produsen terhadap timbunan sampah tersebut menjadi acuan kami untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya," ujarnya.

Tiga produsen yang digugat tersebut merupakan penyumbang limbah plastik terbesar yang ditemukan di sungai. "Harusnya ketiga indutri ini punya EPR (extended producer responsibility) dan bertanggung jawab atas limbah kemasaannya," papar Sofi Azilan.

Menurutnya, masyarakat, produsen dan pemerintah juga harus saling kerjasama untuk menimbulkan lingkungan yang lebih asri dan sehat. Sebelum melangkah pada tahap gugatan ini, PPKS juga telah mengirimkan teguran kepada produsen tersebut. Teguran tersebut nyatanya hanya direspon satu kali dengan bersih-bersih sungai.

Sofi Azilan menambahkan, dalam gugatan PPKS meminta pihak tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp4 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk penyediaan tempat sampah, pengadaan papan informasi, dan jasa pengankutan.

Dengan adanya gugatan itu diharapkan para perusahaan bisa semakin mengerti atas apa yang harusnya dilakukan dan apa yang menjadi dasar tanggung jawab mereka. "Diharapkan pemerintah juga dapat menindak tegas para produsen yang tidak bertanggung jawab," tutupnya.