PPKM Tak Efektif, LaNyalla Desak Pemerintah Beri Sanksi Tegas

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendesak pemerintah memberi sanksi lebih tegas pada pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Hal itu ia sampaikan karena menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaratkat (PPKM). Menurutnya, PPKM belum menunjukkan efektivitasnya dalam menekan laju penyebaran virus corona atau Covid-19 di Jawa dan Bali.

Apalagi, dalam dua minggu penerapan PPKM sejak 11-25 Januari 2021 ini masih terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi. Parahnya, membuat kasus kumulatif di Indonesia hampir tembus satu juga kasus. Untuk

"Sudah beberapa pekan PPKM dijalankan. Namun hasilnya kurang efektif. Karena jumlah kasus Covid-19 tidak mampu ditekan. Masyarakat pun seperti mengabaikan protokol kesehatan," ujar LaNyalla, Selasa 26 Januari 2021.

Mantan Ketua Umum PSSI itu mencontohkan, di Jawa Timur sebanya 1.963.651 warga yang melanggar protokol kesehatan terjaring dalam operasi yustisi. Menurutnya, fakta ini menunjukan masyarakat tidak peduli dengan wabah yang sedang melanda. Contoh kasus lainnya adalah masih bukanya sejumlah cafe dan tempat hiburan di kalangan anak muda.

"Hal ini sangat kita sayangkan. Karena hal ini semakin menambah jumlah kasus. Padahal, langkah pertama untuk memutus mata rantai itu adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan," ujarnya. 

Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan para kepala daerah untuk tegas menerapkan sanksi ketat bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Jika kasus semakin meningkat, saya rasa pemerintah tidak bisa lagi memberikan toleransi. Seharusnya angka-angka ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Ayo kita sama-sama menerapkan 3M, sama-sama kita putus pandemi Covid-19. Karena kondisi saat ini sudah semakin buruk. Jika semua lapisan masyarakat patuh prokes, saya yakin wabah ini melandai,” pungkasnya.