PPKM Tak Efektif, dr Tirta Sarankan Daerah PPKM Mikro

Dokter yang juga influencer dr Tirta Mandira Hudhi menyarankan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro dalam penanganan Covid-19.

Seperti kata Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ia menilai PPKM yang sudah berjalan hampir empat minggu ini tidak memberikan dampak yang begitu signifikan. Salah satunya juga di Sidoarjo, yang mana rumah sakit (RS) Rujukan yang ada sempat kewalahan akibat banyaknya pasien yang harus antre untuk mendapat kamar.

“Bapak Presiden bilang sendiri tidak efektif," katanya.

Karena itu, PPKM harus menyasar sampai ke lini bawah. Ia mencontohkan, pengawasan penerapan protokol kesehatan tidak hanya di titik keramaian saja tapi sampai ke tingkat kecamatan.

“Bahkan desa atau kelurahan hingga RT dan RW juga diberlakukan. Baik itu pakai masker, jaga jarak maupun cuci tangan,” kata Tirta.

Terkait penanganan Covid-19, Tirta berharap pemerintah pusat dapat membuat kebijakan yang tepat. Lebih baik lagi, menurutnya kebijakan dikembalikan kepada masing-masing daerah untuk dapat membuat formulasi sendiri sesuai dengan kondisi yang terjadi.

"Saya beri contoh, Jateng punya inovasi Gerakan di Rumah Saja. Bogor berlakukan sistem ganjil genap. Ada juga usulan dari anggota DPR untuk menerapkan lockdown di waktu weekend," jelasnya. 

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo, Hudiyono mengaku seluruh pihak yang ada telah berusaha maksimal dalam menekan angka penularan di Kota Udang. Mulai dari upaya operasi yustisi menyasar masyarakat maupun menyasar industri yang ada. Memang, ia mengaku, yang belum terkawal maksimal adalah di skala komunitas.

Di tingkat RT dan RW misalnya, banyak masyarakat lalu-lalang seenaknya tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Yakni tidak mengenakan masker. Hal tersebut harus ditekankan agar kesadaran masyarakat terhadap disiplin pakai masker semakin tinggi.

"Kalau perlu ada sanksi PPKM skala mikro," kata Hudiyono.

Namun pemberlakuan PPKM skala mikro tak bisa langsung. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memberikan sosialisasi terlebih dahulu. Tujuannya, agar masyarakat tahu akan adanya peraturan baru.

"Sampai saat ini, hasil dari operasi yustisi disiplin protokol kesehatan sudah mencapai Rp 2 miliar" ucap Hudiyono.

Dengan upaya yang ada, ia harap masyarakat lebih sadar akan bahaya penularan Covid-19 dengan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.