Potensi Sapi di Blora Besar, Tapi Belum Punya Sentra Peternakan
Bupati Blora Arief Rohman tertarik dengan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang digagas tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Sebab, Sekolah Peternakan Rakyat ini seharusnya bagian dari Sentra Peternakan Rakyat, di mana peternakan sapi di Blora merupakan yang terbesar di Jawa Tengah.
Sentra peternakan ini merupakan suatu kawasan tertentu, sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Di dalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di satu desa atau lebih, serta sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak seperti air dan bahan pakan.
Di dalam Sentra Peternakan Rakyat terdapat Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah PR) yang merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kolektif.
Melalui Sekolah PR, peternak berskala kecil baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi, didorong untuk berkonsolidasi membangun perusahaan kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi.
Bupati Blora, Arief Rohman, mengaku tertarik dengan konsep Sekolah PR, karena beberapa tahun lalu mendengar cerita kesuksesan peternakan justru dari kabupaten sebelahnya. Sedangkan Blora yang punya potensi besar justru belum punya Sentra Peternakan Rakyat.
Oleh karena itu, kata dia, Sekolah PR di Blora harus bisa dijalankan dengan baik. Untuk penjualan hulu hilirnya, Pemkab juga telah menjalin MoU dengan PD Dharma Jaya DKI Jakarta.
Bupati Blora ingin agar potensi peternakan sapi di Kabupaten Blora benar-benar bisa berkembang untuk mendorong kesejahteraan para petani ternak.
“Selama ini masih banyak yang hanya sekadar rojo koyo. Hanya untuk tabungan saja, kalau perlu dana ya dijual. Padahal kita punya populasi sapi terbesar di Jawa Tengah," ujarnya.
Pihaknya punya mimpi Sekolah PR ini nanti tidak hanya di Kecamatan Jepon dan Japah saja. Namun ke depan setiap Kecamatan bisa memiliki SPR.
Advertisement