Polri Segera Proses Pemecatan Brigjen Pasetijo

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo mengatakan, Polri akan segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo.

Majelis hakim telah menjatuhkan vonis 3,5 tahun terhadap Prasetijo karena terbukti terlibat dalam perkara korupsi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra.

"Kalau menerima, Divisi Propam Polri akan segera melakukan pemeriksaan dan pemberkasan sebelum melaksanakan sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI," kata Ferdy, Rabu, 10 Maret 2021.

Pemecatan itu berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa anggota Polri akan diberhentikan tidak dengan hormat jika dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses pemberhentian dilakukan setelah melalui sidang KKEP.

Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo, terdakwa kasus korupsi penghapusan red notice Djoko Tjandra divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Menimbang, memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata hakim saat membacakan amar putusannya.

Prasetijo masih memiliki hak untuk mencabut pernyataan itu dalam tenggat waktu 7 hari seandainya berubah pikiran dan ingin mengajukan banding.

Dalam kasus ini, Prasetijo dinyatakan terbukti menerima 100.000 dollar Amerika Serikat dari Djoko Tjandra. Uang itu diberikan melalui pengusaha Tommy Sumardi selaku perantara.

Menurut majelis hakim, Prasetijo memiliki peran yang signifikan dalam penghapusan red notice Djoko Tjandra serta penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO pada sistem milik Direktorat Jenderal Imigrasi.

Adapun Djoko Tjandra merupakan buronan atas kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sebelum akhirnya tertangkap pada Juli 2020.

Karena namanya telah terhapus dari DPO, Djoko Tjandra pun dapat masuk ke Indonesia di pertengahan 2020 meski diburu kejaksaan.

Prasetijo dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.