Politik NU Menjaga Keselamatan Negara

oleh: KH Anwar Iskandar

Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengasuh Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan, Rejomulyo, Kota Kediri.

Pengantar Redaksi

Seperti kita tahu, sejumlah warga Nahdliyin mengatasnamakan dirinya Komunitas Nusa Bangsa melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PWNU Jatim. Mereka mendesak agar NU mengusulkan nama kader untuk maju di Pilpres 2024.

Mereka menilai, warga NU memiliki jumlah yang signifikan di Indonesia. Bahkan WNI yang berafiliasi dengan NU mendominasi secara sosial dan politik. Mengutip Lembaga Survei Indonesia (LSI), 49,5% dari total 87,8% muslim di Indonesia menyatakan sebagai warga NU. Sedangkan survei Avara Research Consulting (ARC) menyebut 58,8% Muslim di perkotaan adalah Nahdliyin.

Namun sayangnya, besarnya jumlah warga NU tidak berbanding linier dengan posisi politik NU dalam kancah politik nasional. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah nama yang mengerucut sebagai calon pemimpin nasional tidak ada yang merepresentasikan kader NU, baik untuk RI 1 maupun RI 2.

Inilah penjelasan Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar:

NAHDLATUL Ulama (NU) secara jamiyah harus tetap berpolitik tapi bukan politik praktis melainkan high politics. Yakni, dalam level menjaga keselamatan negara, menjaga NKRI, dan menjaga politik yang berakhlak. Demikianlah politik NU.

Urusan gawe (maju) DPR, bupati, gubernur, presiden-wakil presiden, bukan urusan NU. Itu urusan partai politik (Parpol), kita pastikan seperti itu. Jadi, jangan berharap nanti dari NU akan keluar sebuah instruksi terkait pencalonan di Pilpres maupun Pilkada.

Apalagi ada yang melakukan aksi demo-demo. Saya tegaskan, NU tidak ada urusan dengan hal-hal yang sifatnya politik praktis. Bila mau melakukan aksi demo, yang ke aksi ke partai politik. Misalnya, minta calon yang ingin dimajukan atau memberi usulan soal nama-nama calon (capres-cawapres). Jadi, salah alamat bila aksi demo ke NU.

Tapi kalau urusan menyelamatkan negara, misalnya ada kelompok yang ingin mengubah negara bangsa dengan sistem khilafah, saya memastikan akan berhadapan dengan NU karena pasti NU tidak tinggal diam.

Kalau urusan politik praktis ya urusannya pimpinan partai dan orang kita banyak yang di partai itu. Datang saja ke sana, itu saudara kita semua. Saudara kandung, bukan saudara tiri, seayah seibu. Di PKB ada, di Gerindra ada. Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad itu anak NU asli.

Tapi, begitulah aksi demo yang menyampaikan aspirasi di PWNU Jatim, merupakan salah tempat. Salah alamat. NU bukan lembaga politik. Dan tidak menjadi tanggung jawab NU ketika pasar tidak merespons dari tokoh-tokoh NU yang ada di kancah poltik, terkait nama-nama yang maju ke level capres-cawapres 2024.

Nah, kita harus dewasa dalam melihat kenyataan di masyarakat. Tak elok rasanya bila memaksakan kehendak.

*) Sumber: Disampaikan pada tausiyah Halal Bihalal PWNU Jatim, Selasa 16 Mei 2023.