Polisi Terjunkan 630 Personel Amankan Aksi Indonesia Gelap di Gedung DPRD Jatim Surabaya

Segenap mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil di Kota Surabaya akan kembali menggelar aksi 'Indonesia Gelap' di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, hari ini, Jumat 21 Februari 2025. Ratusan polisi pun telah disiagakan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut.

“Petugas yang kita siagakan 630 personel gabungan dari Polrestabes Surabaya kemudian back up dari Polda Jatim,” ucap KabagOps Polrestabes Surabaya AKBP Wibowo, Jumat 21 Februari 2025.

Wibowo menyebut, ratusan petugas keamanan tersebut telah disiagakan di sekitar kawasan Gedung DPRD Jatim sejak pagi ini.

“Petugas sudah bersiaga di lokasi. Kita sudah laksanakan apel persiapan untuk konsolidasi awal,” kata Wibowo.

Wibowo juga menyampaikan sejumlah imbauan untuk massa aksi ‘Indonesia Gelap’ hari ini. Terutama, ia meminta para demonstran agar memahami hak-hak masyarakat yang akan beraktivitas di sekitar titik aksi.

Wibowo menerangkan, di sekitar gedung DPRD Jatim ada aktivitas anak-anak sekolah, jamaah masjid yang hari ini akan melaksanakan ibadah salat Jumat, dan pengguna jalan.

“Kepada massa yang akan melakukan aksi kami minta mematuhi aturan perundang-undangan tentang aturan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kepentingan umum. Kami minta saling menghargai,” tuturnya.

Sementara itu, bagi para pengguna jalan, Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Herdiawan Arifianto menyebut bahwa tidak ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar titik unjuk rasa.

Namun, pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk mencari jalur alternatif ketika hendak melintas di Jalan Indrapura.

“Untuk pengalihan arus akan dilakukan situasional, namun kami mengimbau kepada pengguna jalan agar mencari jalur alternatif lain untuk menghindari kepadatan dikarenakan adanya aksi hari ini,” imbaunya.

Adapun massa aksi hari ini akan membawa empat tuntutan berdasarkan kajian yang telah mereka lakukan.

"Tuntutan aksi ‘Indonesia Gelap’ didasarkan pada kajian data dan fakta yang kuat. Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki. Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di jalur yang benar. Kami adalah gabungan berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan kebijakan publik yang transparan dan adil untuk masyarakat luas," jelas Koordinator aksi, yang juga Dosen FEB UNAIR, Thanthowy Syamsuddin.

Adapun empat tuntutan yang dibawa massa aksi hari ini adalah:

1. Sahkan Undang-Undang Pro Rakyat

1.1 RUU Masyarakat Adat

• Latar Belakang: Konflik agraria dan kriminalisasi akibat belum adanya payung hukum yang kuat.

• Dampak: 1,6 juta hektar tanah adat berkonflik dengan korporasi (AMAN).

• Rekomendasi: Mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini.

1.2 RUU Perampasan Aset

• Latar Belakang: Kesulitan menyita aset koruptor menyebabkan kerugian Rp 200 triliun (ICW).

• Dampak: Negara kehilangan potensi pemulihan aset.

• Rekomendasi: Mendorong regulasi pemulihan aset demi kepentingan rakyat.

1.3 RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)

• Latar Belakang: 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum (ILO).

• Dampak: Rentan eksploitasi dan kekerasan.

• Rekomendasi: Mendesak pengesahan UU untuk perlindungan legal PRT.

2. Tolak Undang-Undang Anti Rakyat

2.1 Revisi UU TNI & POLRI

• Latar Belakang: Potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil.

• Dampak: Meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi.

• Rekomendasi: Penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer.

2.2 Revisi UU Minerba & Kejaksaan

• Latar Belakang: Menguntungkan oligarki tambang, melemahkan independensi hukum.

• Dampak: Eksploitasi SDA dan berkurangnya independensi kejaksaan.

• Rekomendasi: Menolak revisi yang pro-oligarki, dorong regulasi yang berpihak pada rakyat.

3. Evaluasi Kebijakan yang Merugikan Rakyat

3.1 Efisiensi Anggaran & Kabinet Gemuk

• Latar Belakang: Pemborosan anggaran akibat kabinet gemuk.

• Dampak: Pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur.

• Rekomendasi: Evaluasi Inpres No. 1 Tahun 2025 dan alokasi ulang anggaran.

3.2 Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG)

• Latar Belakang: Masalah distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan.

• Dampak: 30% makanan tidak layak konsumsi.

• Rekomendasi: Audit menyeluruh, skema distribusi yang lebih baik, atau pembatalan program.

4. Batalkan Kebijakan yang Memambahayakan Demokrasi

4.1 Multifungsi TNI-Polri

• Latar Belakang: Bertentangan dengan reformasi demokrasi.

• Dampak: Potensi pelanggaran HAM meningkat (SETARA Institute).

• Rekomendasi: Tolak kebijakan ini, perkuat supremasi hukum.

4.2 Iinpres No. 1/2025, APBN untuk IKN, MBG, Danantara

• Latar Belakang: Pembebanan APBN untuk proyek non-prioritas.

• Dampak: Defisit anggaran Rp150 triliun dalam 10 tahun.

• Rekomendasi: Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan.