Polisi Bongkar Dua Gudang Pengoplosan LPG di Sidoarjo

Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan niaga, berupa sindikat pengoplosan LPG 3 kg subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing mengatakan, ada dua lokasi pengoplosan LPG yang berhasil diungkap, yakni dilakukan di dalam gudang di Desa Sepande dan gudang di Jalan Jenggolo.

"Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya sebuah tempat di Desa Sepande, Candi, yang dijadikan tempat pengoplosan isi tabung LPG subsidi 3 kg ke tabung LPG non subsidi 12 kg, langsung ditindaklanjuti unit Pidek Satreskrim Polresta Sidoarjo dengan mendatangi lokasi," terangnya, Senin, 24 Februari 2025.

Christian Tobing melanjutkan, dari masing-masing lokasi, polisi mendapatkan barang bukti dua mobil, ratusan tabung LPG dengan berbagai macam ukuran, segel tabung LPG, jarum besar, jarum kecil, klem selang kompor, timbangan, selang regulator, palu dan beberapa barang bukti lainnya.

“Dalam kasus ini kami berhasil mengamankan lima tersangka. Di Gudang Sepande ada empat orang, yakni HNY usia 41 tahun, MJK 22 tahun, ACM 27 tahun, P 38 tahun, dan satu tersangka lagi di gudang Jenggolo, yakni TG usia 62 tahun. Mereka melakukan pengoplosan LPG sejak tahun 2022,” beber Kapolres.

Christian Tobing mengungkap, para tersangka bertujuan meraup keuntungan lebih dari tindakan pengoplosan LPG 3 kg ke LPG 12 kg. Tersangka membeli LPG 3 kg seharga Rp 18.000 sebanyak empat tabung dengan nilai Rp 72.000.

Setelah berhasil dioplos ke tabung LPG 12 kg, mereka jual kembali seharga Rp 150.000, sedangkan harga resmi tabung LPG 12 kg yaitu Rp 210.000 sampai dengan Rp 215.000.

"Dengan demikian pelaku bisa meraup keutungan setiap penjualan tabung 12 kg sekitar Rp85 ribu sampai dengan Rp118 ribu. Dalam sehari, mereka bisa memproduksi 100 tabung gas 12 kg dan mereka jual ke pembeli di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Namun masih terus kami kembangkan lagi," tegas Kapolres.

Atas perbuatan yang dilakukan tersangka dikenakan ancaman hukuman enam tahun penjara, sesuai Pasal 55 dan atau Pasal 53 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.