Polemik PSN Kenjeran, PII Jatim: Dapat Menghancurkan Drainase yang Berusia Ratusan Tahun

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memberikan tanggapan mengenai sikap Komisi A DPRD Kota Surabaya yang menyambut baik keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL), yang akan berlangsung di pesisir timur Surabaya

Pengurus PII Jawa Timur, Ali Yusa, mengatakan, PSN adalah inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek lain yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat wajib didukung oleh semua pihak.

"Keberadaan proyek ini bukan hanya tentang bagaimana menyediakan lahan baru untuk kepentingan pembangunan, industrialisasi, pariwisata atau pemukiman, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat pesisir Kota Surabaya,” ucapnya, Kamis 18 Juli 2024.

Namun, Cak Yusa, sapaan akrabnya, juga menjelaskan dampak buruk yang dapat ditimbulkan jika PSN SWL ini tetap diteruskan pengerjaannya.

Ia percaya, proyek tersebut akan sangat merugikan dan bisa saja menghancurkan pembangunan Kota Surabaya, yang sudah dibangun dengan perencanaan yang sangat matang sejak masa Kolonial Hindia-Belanda atau pada akhir tahun 1800-an.

"Hingga saat ini, tidak ada laporan kajian akademis yang dipublikasikan atas PSN SWL ini, bahkan dari 'data yang beredar pun tidak pernah disebutkan hasil total economic value yang diperoleh pasca atau saat pembangunan proyek ini dimulai. Juga tidak pernah ada kajian rekayasa yang diperlukan sebelum proses pembangunan ini dimulai," tegasnya.

Cak Yusa juga mencontohkan, pemerintah kolonial Hindia-Belanda juga sempat melakukan reklamasi di sudut timur Teluk Lamong, yang sekarang adalah wilayah Jembatan Merah hingga Krembangan, yang awalnya ada kawasan rawa.

"Pemerintah kolonial bahkan sampai-sampai harus membangun sungai buatan di ujung Pangkah Gresik saat itu dan memperbesar lebar sungai serta menambah debit Sungai Kalimas agar fungsi drainase sungai berjalan maksimal," tuturnya.

Karena itu, menurut anggota Dewan Pakar IKA ITS ini, proyek pembangunan pulau reklamasi di pesisir timur Surabaya sudah pasti akan mengubah konsep desain dari sistem drainase yang telah berjalan ratusan tahun lamanya.

Belum lagi ditambah berbagai persoalan lingkungan, ekologi, dan ekosistem yang terjadi di sekitar wilayah Selat Madura.

"DPRD Surabaya, khususnya Komisi A harus bersikap kritis, sehingga bisa memandang dengan lebih jernih karena reklamasi yang akan dilakukan di pesisir pantai timur Surabaya ini banyak melanggar berbagai produk hukum yang berlaku, baik di tingkat kementerian hingga provinsi," ucapnya.

Selain itu, Cak Yusa juga mengatakan bahwa pengambilan keputusan mengenai PSN di Kota Surabaya harusnya bersifat transparan dan akuntabel. Masyarakat Kota Pahlawan, khususnya yang tinggal di pesisir timur, menurutnya berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas, serta kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya sebelum keputusan akhir ditetapkan.

"Tidak sekali bertemu langsung setuju, selain itu saya meragukan kajian sosial ekonomi yang dipaparkan oleh pengembang di hadapan Komisi A DPRD Kota Surabaya yang tidak berasal dari data primer, tidak utuh, dan didasarkan pada kepentingan semata,” terangnya.

Dosen Perkapalan Universitas Muhammadiyah Gresik ini juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, legislatif, pengembang, dan masyarakat, untuk melakukan perbincangan terbuka dan konstruktif.

Hal itu diperlukan demi memastikan keberadaan PSN SWL ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, bukan malah menghancurkan Surabaya serta melanggar peraturan yang telah ada.

“Keputusan akhir harus didasarkan pada keberpihakan pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kota Surabaya, dan kaidah-kaidah keilmuan serta nilai-nilai dari masyarakat, sehingga tidak mengakibatkan persoalan baru yang lebih besar di kemudian hari,” pungkasnya.