Rebutan Kepemilikan Pantai Boom Banyuwangi, Pemprov Jatim Gandeng BPK Cari Solusi Bersama

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berupaya mencari solusi bersama untuk menuntaskan terkait kepemilikan aset Pantai Boom dengan Pemkab Banyuwangi.

Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono menjelaskan, bahwa Pantai Boom dibangun sebagai pelabuhan penumpang regional. "Itu dibangun dengan anggaran APBD (pemprov). Jadi, kami membangun kantong-kantong sedimen breakwater ya, itulah yang memunculkan tanah oloran. Jadi, yang membangun breakwater itu Pemprov Jatim, kemudian tanah oloran ini yang diklaim oleh Kabupaten Banyuwangi menjadi asetnya," kata Nyono kepada Ngopibareng.id, Rabu 13 November 2024.

Namun demikian, Nyono mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan polemik ini sebaik mungkin dengan pihak Pemkab Banyuwangi. Mengingat, ada investasi dari pemprov maupun pemkab di sana.

Bahkan, ia mengaku, telah berdiskusi dengan dr Agung Mulyono yang merupakan Anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan (Dapil) Banyuwangi untuk mencari win-win solution.

Termasuk, ia akan meminta masukan maupun pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagaimana skema yang menguntungkan semua pihak. "Kami bagaimana caranya, apakah dikelola bersama atau gimana nanti keputusan BPK," pungkasnya.