PNS di Palu Mulai Masuk Kantor Lagi

Pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di berbagai instansi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu, serta instansi lainnya, Senin, mulai masuk kantor lagi setelah dilanda gempa dan tsunami pada Jumat 28 Oktober lalu. Mereka mengawali aktivitas di kantor dengan mengikuti apel pagi.

Meskipun belum terlihat seperti hari-hari kerja biasa sebelum gempa, kehadiran mereka pada hari pertama masuk kerja ini dapat mengawali normalisasi kegiatan kedinasan harian untuk hari-hari mendatang.

Sebelum apel pagi dimulai, mereka saling menanyakan kabar dan keadaan sanak keluarga serta rumah mereka masing-masing. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 21 Desember 2017, jumlah PNS di pemerintah daerah di Sulteng sebanyak 68.530 orang.

Sementara formasi Calon PNS untuk tahun ini sekitar 240 orang. Dari jumlah PNS di Sulteng itu, sebagian berada di kabupaten dan kota yang terdampak gempa, yakni di Kota Palu terdapat Palu 6.849 orang PNS, di Kabupaten Donggala 5.793 PNS, di Kabupaten Sigi 6.266 orang, dan di Kabupaten Parigi Moutong 6.667 orang.

Belum ada data resmi berapa jumlah PNS yang menjadi korban gempa. Kehadiran mereka untuk masuk kerja di hari pertama sejak gempa ini adalah berdasarkan instruksi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola bahwa seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali hadir dan aktif bekerja mulai Senin 8 Oktober.

Dalam surat instruksi tanpa nomor yang ditandatangani Gubernur tertanggal 5 Oktober 2018, Gubernur menginstruksikan PNS hadir dan aktif bekerja seperti biasa melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Gubernur juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah berikut pejabat struktural lainnya, wajib memantau kehadiran PNS dan mengoordinasikan secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing serta melaporkan semua perkembangan kepada pimpinan secara berjenjang sesuai kewenangannya.

Sementara kepada pejabat pengelola kepegawaian pada perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur menginstruksikan agar segera mendata PNS dan atau tenaga kontrak pada masing-masing perangkat daerah yang menjadi korban wafat pada musibah bencana alam gempa bumi dan tsunami 28 September 2018. Selanjutnya data tersebut dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah pada kesempatan pertama.

Harus tegar
Sementara itu pantauan bahwa pegawai Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CKSDA) Sulawesi Tengah, juga sudah masuk kerja dan kegiatan pertamanya adalah apel yang diikuti puluhan aparatur sipil negara (ASN) lingkup instansi tersebut.

"Kita harus tegar dan saling menguatkan," kata Kepala Dinas CKSDA Sulteng Saliman Simajuntak saat menjadi inspektur upacara pada apel pagi itu kepada para pegawainya.

Saliman mengingatkan agar para ASN harus kembali bekerja untuk membangun daerah tersebut."Kita harus bisa bangkit kembali," katanya menegaskan

Dia berharap agar para ASN dapat bekerja cepat, karena harus dipikirkan hari ini, besok dan akan datang. "Hari ini harus ada produk dan surat menyurat yang harus saya tandatangani," kata Saliman.

Untuk mendukung pekerjaan, sementara para ASN akan bekerja di lapangan tenis belakang kantor CKSDA yang saat ini dalam kondisi rusak parah. "Kita gunakan genset untuk menghidupkan beberapa komputer," ujarnya.

Menurut Saliman, pekerjaan yang dilakukan hari ini, juga membereskan aset-aset daerah dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda sebelum gempa terjadi. Saliman dan beberapa ASN lainnya, telah berkantor sejak Kamis 4 Oktober dengan agenda membersihkan dan mengamankan aset kantor yang masih layak digunakan kembali.

"Kamis lalu, saya sudah menandatangani berapa surat, khususnya pembayaran gaji," kata Saliman.

Sekretaris Dinas CKSDA Sulteng Andi Ruli Djanggola mengatakan laporan sementara, ada dua ASN dinyatakan meninggal dan satu orang masih dinyatakan hilang. Sementara untuk kerusakan bangunan, sedang menunggu hasil penelitian dari Satgas Penelitian Bangunan Gedung Negara, Kementerian PUPR. (ant)