PKS Jatim Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) menolak kebijakan pemerintah yang menaikan BBM bersubsidi. Hal itu akan menurunkan daya beli masyarakat, dan memicu efek domino.

Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan mengatakan, kebijakan menaikan BBM bersubsidi tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak berempati terhadap kesulitan masyarakat. 

"Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Apalagi saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tak terkendali," kata Irwan, Selasa, 6 September 2022.

Pernyataan sikap atas kenaikan BBM subsidi tersebut, kata Irwan, sudah diteruskan kepada seluruh anggota PKS yang ada di 38 kabupaten/kota di Jatim. "Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada di Jatim, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi," ucapnya. 

Irwan mengungkapkan, masyarakat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin mengimpit. Contohnya seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali. 

"Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," jelasnya.

Selain itu, lanjut Irwan, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut diprediksi bakal mengundang efek domino. Salah satunya, menurunkan daya beli masyarakat, terutama yang kondisi ekonominya belum pulih. "Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi," ujar dia. 

Irwan mengungkapkan, Jatim merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya ada 70 ribu lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi. "Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," ucapnya.

Hal ini ditambah, jatah solar subsidi untuk nelayan 500 ribuan kilo liter tidak sepenuhnya bisa diakses nelayan kecil. Padahal, menurutnya banyak dari desa-desa nelayan di pesisir masuk ke dalam desa miskin ekstrim. "Kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan," kata pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim selama dua periode ini.