PKB Tuban Tuding Ada Kecurangan Pemilu, Bawaslu Membantah

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Tuban, H M Miyadi menyebut, adanya indikasi kecurangan pada tahap rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Kabupaten Tuban. 

Menurut Miyadi, indikasi kecurangan saat proses rekapitulasi pemilu itu terjadi pada Pemilihan Caleg (Pileg), dimana indikasi kecurangan ditemukan di salah satu kelurahan di Kecamatan Semanding.

Berdasarkan temuan dari tim internal PKB Tuban, indikasi kecurangan saat rekapitulasi pemilu itu ada sekitar 228 suara tidak sah yang dimasukkan ke dalam suara partai maupun caleg dari partai tertentu.

"Ada indikasi seperti itu (kecurangan). Contoh konkret saya sudah mempelajari di salah satu desa di Kecamatan Semanding yang jumlah pemilihnya besar dan TPS-nya lebih dari 60," terang Miyadi.

Lebih lanjut, adanya indikasi kecurangan saat rekapitulasi itu diketahui ketika salah satu partai memperoleh suara 4.000 sekian, padahal dari data Form C1 yang dibawa PKB partai tersebut hanya memperoleh suara 3.600 sekian.

Dengan adanya indikasi kecurangan itu, pihaknya akan terus memperjuangkan agar suara tersebut dikembalikan sesuai dengan penghitungan yang sebenarnya. Sehingga tidak merugikan partai maupun orang lain.

"Kami sudah memerintahkan kepada saksi kami, kalau tidak sesuai dengan C1 yang kami hitung PKB tidak perlu menandatangani hasil itu dan kami akan lakukan sampai di KPU, dan nanti apabila KPU masih memproses itu kami akan lakukan gugatan di MK sesuai jalur hukum," pungkas Miyadi.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tuban Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Sutrisno Puji Utomo membantah terkait adanya kecurangan pemilu yang memasukkan surat suara tidak sah ke suara partai atau caleg.

"Tidak ada, D Hasil sudah diserahkan ke KPU. Berdasarkan pencermatan dari D Hasil belum ada suara yang geser," terang Sutrisno Puji, Senin 26 Februari 2024.

Lebih lanjut, ketika nanti semisal ada pergeseran suara. Otomatis parpol juga akan melakukan pencermatan terhadap D hasil apakah sesuai dengan jalanya rapat pleno atau tidak.