PKB dan PDIP Tak Akui Bupati Nganjuk sebagai Kadernya, Ini Fakta
Tertangkapnya Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat (NRH) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Tim satgas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Minggu, 9 Mei 2021 sore, cukup mengejutkan banyak pihak.
Pada saat Pilkada Kabupaten Nganjuk pada 2018, Novi Rahman Hidayat berpasangan dengan Marhaen Djumadi, diusung koalisi PKB, PDIP dan Hanura. Pasangan inilah akhirnya terpilih sebagai Bupati-Wakil Bupati Nganjuk terpilih 2018-2023.
Pengakuan Kosong Novi Rahman Hidayat
Dalam beberapa kesempatan, publik sempat mengalami kesulitan mendeteksi Novi Rahman Hidayat dari kader partai yang mana: PKB ataukah PDIP?
Pengakuan Novi Rahman Hidayat, kini beredar di media sosial sebagai kader PDIP. Dalam video tersebut, Novi terlihat hadir dalam acara Musyawarah Anak Cabang PDIP se-Kabupaten Nganjuk pada 2 Maret 2021.
Dirinya secara tegas mengatakan bahwa dirinya merupakan kader partai PDIP.
"Saya menyampaikan secara resmi dan secara sebenarnya bahwa saya ini kader PDI Perjuangan. Saya bukan kader partai lain, oleh sebab itu kehadiran saya di sini untuk menepis anggapan bahwa saya kader si A si B, si C," tegasnya dilansir MaduTV, yang kini beredar luas di media sosial.
Bantahan PKB soal Bupati Nganjuk
Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim angkat bicara terkait penangkapan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luqman menegaskan, Novi Rahman bukan kader PKB.
"Bersama ini kami kirimkan link video di kanal Youtube yang berisi pengakuan langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai kader salah satu partai politik dimana partai politik tersebut bukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)," kata Luqman, Senin 10 Mei 2021.
Dengan adanya bukti video tersebut, dirinya memohon agar keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB. Sementara itu PKB menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan KPK sebagai upaya tak kenal lelah untuk memberantas praktik korupsi di Tanah Air.
"Ya, kami menghormati langkah KPK. Baik langkah penindakan maupun pencegahan," ujarnya.
Sikap PDIP tak Akui Novi Kadernya
Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Dalam sebuah berita video, Novi menyatakan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan.
Bagaimana tanggapan DPP PDIP soal Bupati Nganjuk ini?
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa Novi bukan kader maupun pengurus PDIP.
"Yang bersangkutan bukan kader pengurus partai,” kata Djarot pada awak media, Senin 10 Mei 2021.
Djarot menyebut yang menjadi kader PDIP adalah Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi. "Wakilnya yang menjadi salah satu wakil ketua DPD Jatim,” ucapnya.
Fakta KPK Diduga Sita Duit Rp 700 Juta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa sejumlah yang terseret dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat diduga ikut terseret dalam rangkaian operasi ini.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan soal OTT ini. "Benar KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk, siapa saja dan berapa uang yang diamankan kita sedang melakukan pemeriksaan," kata dia, Senin, 10 Mei 2021.
Seorang sumber mengatakan OTT ini berhubungan dengan jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk. "Perihal lelang jabatan camat dan pengisian perangkat desa (carik)," kata sumber ini. Ia menuturkan KPK menyita Rp 700 juta dalam OTT tersebut.
Bukan sekali ini saja KPK menggelar operasi di Kabupaten Nganjuk. Lembaga ini juga pernah menangkap Bupati periode 2013-2018 Taufiqurrahman dalam rangkaian OTT pada 2017. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sudah memvonis Taufiq tujuh tahun penjara pada 2018.