Pj Gubernur Jawa Tengah Sebut Pilkada Serentak Lebih Rawan Dibanding Pilpres

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kerawanan tiap tahapan Pilkada serentak 2024. Penjabat Gubernur JawaTengah, Nana Sudjana mengatakan, salah satu upaya mitigasinya adalah dengan koordinasi antara Pemprov Jateng, KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi.

"Kita maksimal dalam mengawal dan menyukseskan pemilu ini. Sehingga butuh peningkatan sinergi di antara kami,” kata Nana saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa, 4 Juni 2024.

Menurut Nana, dalam penyelenggaraan Pilkada, potensi kerawanannya beragam. Mulai dari kompetisi antar parpol pendukung yang sangat intens, hoaks, hate speech, money politics, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk Pilkada saya kira lebih rawan dibandingkan Pilpres," kata Nana.

Oleh karenanya, diperlukan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi konflik antarkelompok masyarakat pendukung.

Selain itu, lanjut Nana, perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait. Tujuannya agar dapat menjaga kondusivitas, kelancaran, dan ketertiban wilayah selama pemilu.

"Kami juga merangkul forum-forum (warga) supaya mampu menjaga kondusivitas wilayah," ungkap Nana.

Pemantauan dan inventarisasi permasalahan selama tahapan Pilkada ini juga dilakukan melalui Desk Pilkada yang juga melibatkan instansi vertikal. Desk Pilkada tingkat provinsi sampai kabupaten/kota juga sudah dibentuk.

"Posko Pilkada juga sudah disiapkan. Di kabupaten/kota juga sudah membuat," jelasnya.

Untuk mengawal dan mengamankan Pilkada Serentak di Jawa Tengah, Pemprov Jateng sudah menyiapkan Satlinmas. Pasca Pemilu 2024 pada Februari lalu, sudah ada 97.291 anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan.

Jumlah itu nanti masih akan bertambah sesuai dengan kebutuhan KPU. Mengingat jumlah TPS yang diperkirakan akan digunakan untun Pilkada di Jawa Tengah sebanyak 58.677 lokasi.

"Kami terus lakukan pengecekan dan koordinasi dengan KPU terkait kebutuhan personel Satlinmas di masing-masing TPS," katanya.