Pj Gubernur Jatim Minta Dinas Peternakan Cari Solusi Pengendalian Penyakit Ternak
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meminta agar Dinas Peternakan provinsi dan kabupaten/kota untuk sama-sama mencari solusi baru terkait ancaman yang dapat mengganggu stabilitas peternakan di Jatim. Hal itu disampaikan karena saat ini ada efisiensi dana dekonsentrasi yang dilakukan Kementerian Pertanian sehingga akan berdampak.
Di sisi lain, lanjut Adhy, pemprov juga berat jika harus menggunakan APBD penuh karena anggaran saat ini semakin berat karena Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Provinsi kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp4,2 triliun dari PKB, yang kini 66 persen masuk ke daerah dan 34 persen masuk ke provinsi," kata Adhy.
Sedangkan dalam peternakan Jatim menjadi lumbung ternak nasional. Selain itu, produk susu sapi perah di Jatim juga tertinggi secara nasional dengan total produksi 54 persen.
Saat ini, Adhy mengatakan, Jatim menjadi lumbung ternak nasional, termasuk sapi perah dengan jumlah produksi susu sebesar 54 persen secara nasional.
Salah satu yang menjadi fokus terkait pengendalian penyakit menular pada hewan ternak. Di mana, cara pengendaliannya melalui vaksinasi. Hanya saja, ini perlu jadi perhatian bersama untuk memenuhi vaksin dengan anggaran yang ada.
Menurutnya, perlu ada kerja sama sharing anggaran antara provinsi dan kabupaten/kota pasca perubahan kebijakan dana dekonsentrasi.
“Kita harus mencari solusi, kabupaten/kota hadir memberikan masukan untuk sama-sama menyelesaikan persoalan saat ini,” tuturnya.
“Jangan sampai keberadaan kita sebagai lumbung pangan nasional terganggu karna tidak terkendalinya penyakit,” pungkas mantan pejabat Kemensos RI itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Jatim Indyah Ariyani mengatakan, penyakit menular masih menjadi fokus antara lain PMK maupun LSD. Meskipun sudah jauh terkendali namun vaksinasi perlu digencarkan untuk mengantisipasi penyebaran virus.
"Tidak banyak sih, tidak seperti PMK. Ini spoting-spoting tapi relatif terkendali. Beberapa di Tuban tapi sudah teratasi," kata Indi.
"LSD sendiri pengendalian dengan vaksinasi. Memang sudah ada beberapa vaksin kami alokasikan ke kabupaten/kota, namun memang jumlahnya belum mencukupi sehingga kita butuh sharing anggaran," pungkasnya.