Pimpinan Kudeta Militer Sudan Nyatakan Negara Keadaan Darurat
Militer Sudan menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok di lokasi yang tidak diketahui karena menolak mendukung kudeta. Ketua badan penguasa Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengumumkan pembubaran pemerintah transisi dan dewan berdaulat, dan menyatakan keadaan darurat nasional.
Sudan berada dalam bahaya sejak rencana kudeta yang gagal bulan lalu, setelah militer menuntut peran lebih besar menyusul digulingkannya pemerintahan Omar al-Bashir.
Para pemimpin dunia dan kelompok hak asasi manusia mengutuk penahanan beberapa pejabat tinggi Sudan dalam apa yang tampaknya merupakan upaya kudeta, ketika seorang pejabat militer senior membubarkan pemerintah.
Abdel Fattah al-Burhan, seorang jenderal yang mengepalai Dewan Berdaulat, sebuah badan penguasa yang berbagi kekuasaan, mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri dan membubarkan dewan dan pemerintah transisi pada hari Senin waktu setempat.
Ribuan orang turun ke jalan-jalan di ibu kota Sudan, Khartoum, setelah pasukan keamanan menangkap anggota kabinet negara itu, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok, dan beberapa pemimpin partai pro-pemerintah.
Internet telah terputus, sementara jalan dan jembatan di Khartoum telah diblokir. Bandara juga telah ditutup dan kantor pusat televisi dan radio negara digerebek oleh pasukan keamanan.
Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Tanduk Afrika Jeffrey Feltman menolak perebutan kekuasaan militer sebagai tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima.
"AS sangat khawatir dengan laporan pengambilalihan militer atas pemerintah transisi," katanya, hanya beberapa hari setelah ia mengunjungi ibu kota Sudan. “Ini akan bertentangan dengan Deklarasi Konstitusi dan aspirasi demokrasi rakyat Sudan dan sama sekali tidak dapat diterima.
Berikut pejabat Sudan yang ditahan pihak militer;