Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Rame-rame Bantah Ditangkap KPK

Surabaya: Karena belum ada penjelasan resmi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengenai penyegelan ruang kerja Ketua Komisi B di DPRD Jawa Timur, maka pemberitaan media jadi simpang siur.

Bahkan beberapa media online berspekulasi mengangkat berita yang menyebut semua ketua fraksi di DPRD Jatim telah ditangkap KPK menyusul penyegelan ruang kerja Ketua Komisi B Basuki dari Fraksi Gerindra.

Sejumlah pimpinan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur kemudain rame-rame membantah berita yang tidak jelas sumbernya itu.  "Saya prihatin dengan adanya informasi, bahkan masuk di berita beberapa media massa yang tanpa ditulis sumbernya," ujar Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim Musyafak Noer, hari Selasa (6/6) siang.

Menurut dia, pemberitaan tersebut sangat merugikan secara individu maupun institusi karena juga disebutkan nama partainya, padahal tak ada data lain yang membenarkan informasi itu.

Ketua DPW PPP Jatim tersebut meminta kepada media massa yang telah mengabarkan informasi tertangkapnya ia bersama pimpinan fraksi lainnya untuk mengklarifikasi, termasuk meminta maaf karena bisa mengarah terhadap pencemaran nama baik.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PAN Agus Maimun yang mengaku akan melakukan langkah somasi terhadap media bersangkutan karena menulis tanpa disertai sumber valid.

"Seharusnya ada data dan sumbernya sehingga berita yang tidak benar atau 'hoax' malah terkesan benar karena ditulis media massa nasional. Kami akan berkumpul hari ini membahasnya," kata Bendahara DPW PAN Jatim tersebut.

Sementara  Ketua DPW PKS Jatim Arif Hari Setiawan mengaku partainya dirugikan dengan pemberitaan yang menyebut Ketua Fraksi PKS Yusuf Rohana ikut terlibat dan ditangkap KPK.

"Masalah ini sangat sensitif, apalagi terkait dengan kasus sensitif pula. Kami minta semua pihak, termasuk media juga harus menjaga keakuratan datanya agar tidak menulis berita yang belum tentu benar," katanya sembari mengakui bahwa telah berkomunimasi dengan ketua FPKS.

Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar yang namanya juga disebut ikut tertangkap juga mengaku sedang berada di Surabaya dan bersama pimpinan partai lainnya di kantor DPW PKB Jatim saat nama-nama bersangkutan disebut ditangkap KPK.

"Ini saya ada di kantor PKB Jatim dan saya tidak tahu informasinya kok beredar seperti itu," kata Ketua DPW PKB Jatim yang juga Ketua DPRD Jawa Timur ini. (ant)