Pilih Transisi New Normal, Sidoarjo Minta Menkes Cabut PSBB

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah Sidoarjo diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dicabut oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Hal itu karena saat ini pihaknya telah mengajukan untuk penerapan masa transisi new normal.

Ketika ditemui usai rapat evaluasi penerapan PSBB jilid 3, Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin menyampaikan, pencabutan PSBB diusulkan karena berdasar data angka penambahan kasus memang masih bergerak namun penambahannya cenderung menurun.

“Kemudian mempertimbangan psikologi masyarakat atas dampak PSBB, maka kami mengusulkan pencabutan pelaksanaan PSBB ke Kementerian Kesehatan diganti dengan menerapkan transisi new normal,” ungkap pria yang akrab disapa Cak Nur itu, Senin 8 Juni 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PSBB jilid 3, ia menyampaikan secara keseluruhan angka penyebaran semakin hari semakin turun. Tak hanya itu, tingkat kesadaran warga akan kesehatan juga meningkat.

Secara rinci ia menyebutkan bahwa terjadi penurunan mobilitas dan pelanggaran kendaraan selama PSBB sejumlah 1.034.804 kendaraan setara 46,9 persen, penurunan pelanggaran tidak pakai masker sebanyak 19.188 setara 68,9 persen, dan penurunan pelanggaran kapasitas maksimal penumpang sejumlah 26.068 setara 84,6 persen.

Selain itu, penurunan jumlah pasien konfirmasi positif sebanyak 141 orang setara 106,5 persen. Ketiga, penurunan angka kematian sebesar 60,1 persen. Serta peningkatan angka kesembuhan sebesar 40,2 persen

Bola disetujui, untuk mencegah adanya penyebaran Covid-19 di masa transisi new normal, maka ia tetap akan mengedepankan pengetatan penerapan pengawasan di tingkat desa, serta diharapkan masing-masing desa memiliki kampung tangguh.

“Jadi untuk desa tetap jalan, bahkan kita berharap di desa-desa ada kampung tangguh yang jadi sentral kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan dampak sosial. Mudah-mudahan ada filterisasi dan edukasi sehingga masyarakat teredukasi. Jadi insya Allah masyarakat ketika berkegiatan sudah teredukasi dan menjadi disiplin menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Menurutnya, langkah ini lebih baik karena peran edukasi berada di masayarkat tanpa harus berhadapan dengan aparat penegak hukum yang menimbulkan persepsi lain.

Untuk itu, ia menyampaikan, tetap akan memberikan dukungan terhadap desa agar dapat bekerja lebih keras. Tujuannya agar dapat menjadi tangguh melawan Covid. Dukungan itu salah satunya berupa sokongan dana.

“Oh iya jelas, kita sudah masukkan refocusing anggaran ke BTT (biaya tidak terduga). Tinggal kita ambil aja kalau ada kekurangan apa saja. Jumlahnya total Rp407 miliar, sekarang sejak PSBB 1 dan 2 yang terpakai belum Rp200 miliar,” katanya.

Sebelumnya, Cak Nur mengklaim pihaknya telah memberikan dana bantuan Rp3 juta per RW di Sidoarjo sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras warga yang membantu upaya pemerintah menekan Covid-19. Total ada 2.086 RW se-Sidoarjo yang sudah menerima insentif tersebut.

“Sumbangan itu sedikit, padahal pengorbanan mereka sangat besar, maka ke depan kampung tangguh akan kami berikan. Sehingga semua membuat kampung tangguh,” jelasnya.

Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu memastikan akan meniru upaya Kabupaten Gresik dengan mewajibkan seluruh sektor membuat pakta integritas agar mau menerapkan protokol kesehatan ketika PSBB benar-benar dicabut.