PHRI Jatim Keberatan soal Larangan Buka Bersama ASN, Ini Kata Eri

Persatuan Hotel Restaurant Indonesia (PHRI) Jawa Timur (Jatim) merasa keberatan dengan adanya aturan larangan buka bersama (Bukber) yang diadakan oleh ASN atau pejabat pemerintahan. Pasalnya hal ini mempengaruhi ekonomi hotel dan restaurant yang mulai naik pasca pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa larangan buka bersama hanya untuk ASN sesama ASN bukan untuk masyarakat.

Lanjutnya, masyarakat tetap boleh mengadakan acara buka bersama asal tidak berlebihan. Pihaknya pun menyampaikan, tidak ada larangan mengadakan acara di hotel atau di restoran.

"Kalau di hotel mengundang anak yatim lalu membuat pengajian yang tidak dilarang. Yang dilarang PNS buka bersama, misalnya PNS di Pemkot Surabaya ini mengadakan acara di hotel secara mewah-mewah, itu yang tidak boleh," kata Eri Kamis, 30 Maret 2023.

Eri menyampaikan, pihaknya juga tak melarang ASN atau pejabat pemerintahan datang ke acara buka bersama apabila diundang oleh masyarakat. "Kalaupun PNS mau datang buka diundang orang, silakan, karena dia datang sebagai warga Surabaya bukan PNS," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua PHRI Jatim, Dwi Cahyono mengatakan bahwa larangan ASN atau pegawai pemerintah mengelar acara buka bersama membuat sektor ekonomi perhotelan dan restoran menurun.

"Kami belum pulih benar, masih recovery pandemi kemarin, saat ini sudah agak merangkak, tapi bulan puasa ini menurun. Okupansi hanya menyentuh 20 persen saat ini, sedangkan kewajiban banyak. Buka puasa ini harapan kami," ujar Dwi Selasa, 28 Maret 2023.

Selain itu, ungkap Dwi, aturan tersebut terkesan tidak jelas karena kurang spesifik pejabat siapa yang dilarang dan dilarang menyelenggarakan di mana.

"Pejabatnya yang mengadakan atau dia yang diundang atau bagaimana, ini yang bingung masyarakat. Ini larangan untuk pejabat dan ASN, bukan untuk masyarakat umum, tetap boleh," terangnya.

Dwi mengungkapkan, acara bukber biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak lapisan masyarakat, ada anak yatim piatu, UMKM dan ada juga beberapa masyarakat yang mengundang pejabat.