PHRI Jatim Keberatan Pejabat Dilarang Bukber, Okupansi Turun

Persatuan Hotel Restaurant Indonesia (PHRI) Jawa Timur (Jatim) mengaku, keberatan dengan adanya larangan buka puasa bersama (bukber) yang diadakan oleh ASN dan pegawai pemerintahan. Aturan tersebut akan mempengaruhi ekonomi yang mulai bangkit.

Ketua PHRI Jatim, Dwi Cahyono mengatakan, larangan ASN atau pegawai pemerintah mengelar bukber membuat sektor ekonomi perhotelan dan restoran menurun.

"Kami belum pulih benar, masih recovery pandemi, saat ini sudah agak merangkak, tapi bulan puasa ini menurun. Okupansi hanya menyentuh 20 persen saat ini, sedangkan kewajiban banyak. Buka puasa ini harapan kami," ujar Dwi Selasa, 28 Maret 2023.

Selain itu, ungkap Dwi, aturan tersebut terkesan tidak jelas karena kurang spesifik pejabat siapa yang dilarang dan lokasi penyelenggaraan di mana saja.

"Pejabatnya yang mengadakan atau dia yang diundang atau bagaimana, ini yang bingung masyarakat. Ini larangan untuk pejabat dan ASN, bukan untuk masyarakat umum, tetap boleh," jelasnya.

Dwi mengungkapkan, acara bukber biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak lapisan masyarakat, ada anak yatim piatu, UMKM juga beberapa masyarakat yang mengundang pejabat.

Akibat dari adanya larangan tersebut, lanjut Dwi, banyak masyarakat yang menahan atau tak melakukan acara bukber terlebih dahulu.

"Ini aturannya masih belum jelas. Tapi dampak sudah jelas, semua menahan. Karena masyarakat bingung dilarang membuat acaranya atau dilarang datang ke acara bukber," paparnya.

Berdasarkan data yang dihimpun PHRI Jatim, saat ini hampir semua hotel dan restaurant di Jatim okupansinya hanya menyentuh 20 hingga 30 persen. Lantaran banyak event dari pemerintahan yang dibatalkan.

Adapun beberapa daerah yang paling mengalami kerugian adalah Surabaya, Malang, Batu, Banyuwangi, dan Pasuruan. Dwi pun berharap, aturan tersebut bisa ditinjau kembali oleh pemerintah atau mungkin diberikan keringanan. Sebab, ada banyak beban hotel dan restaurant terutama menghidupi karyawannya.

"Jadi kalau sekarang ASN dan pejabat dilarang itu bergulir di masyarakat, tidak berani. Jadi kerugian tinggi, tidak hanya hotel dan restoran saja, tapi semua multiplayer yang berhubungan dengan hotel dan restoran. UMKM dan siapa saja yang ikut di hotel dan restoran yang mendapatkan dampak," tandas Dwi.

"Itu diperjelas atau ada aturan yang meringankan, boleh mengadakan jika ASN atau pejabatnya di tempatnya masing-masing atau bagaimana. Jadi kejelasan-kejelasan aturan itu yang membuat kebingungan dan jadi tidak berani mengadakan acara ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menghimbau kepada para pejabat dan pegawai pemerintah untuk tak mengelar acara buka bersama selama Ramadan 1444 H.