Petani Jember Tuntut Menteri Minta Maaf, Ini Sebabnya
Perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jember dan Forum Komunikasi Petani Jawa Timur diundang ke Gedung DPR RI, Kamis, 24 Agustus 2022. Mereka diundang Komisi IV untuk melakukan audiensi terkait kondisi realitas petani di Jawa Timur.
Ketua HKTI Jember Jumantoro mengatakan, keterbatasan ketersediaan pupuk bersubsidi, sangat berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian. Hasil panen mengalami penurunan, sementara biaya produksi terus meningkat.
“Contohnya saya sendiri, yang biasanya hasil panen mencapai dua ton, saat ini hanya sekitar tiga kuintal. Selain dimakan wereng juga karena pupuknya kurang,” kata Jumantoro, di hadapan Komisi IV DPR RI.
Penderitaan petani tidak cukup sampai di situ. Pada saat hasil panen turun, harga hasil pertanian justru masih murah. Salah satunya adalah harga gabah. Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah di Kabupaten Jember saat ini berada di bawah Rp 4.000 per kilogram.
Karena itu, Jumantoro mendesak pemerintah melakukan revisi terhadap HPP Gabah. Sebab HPP yang ada saat ini masih mengikuti HPP yang ditetapkan beberapa tahun lalu dan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Selain itu, Jumantoro juga mendesak pemerintah mencabut Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Jumantoro menilai, peraturan tersebut diskriminatif dengan hanya mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk sembilan komoditas pertanian.
“Saya pikir Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tidak terbit, ternyata terbit. Itu wajib dicabut karena yang harus diperkuat bukan hanya 9 komoditas,” tambah Jumantoro.
Tidak cukup sampai di situ, Jumantoro juga menolak rencana pencabutan pupuk bersubsidi. Sebab tanpa pupuk subsidi, petani akan keberatan membeli pupuk non subsidi karena harganya cukup tinggi.
Terakhir, Jumantoro meminta Menteri Pertanian meminta maaf kepada para petani. Pernyataan Mentan dinilai telah menyakiti hati petani di tengah kelangkaan pupuk bersubsidi.
Beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian mengimbau masyarakat yang terdampak kelangkaan pupuk bersubsidi, bisa menggantinya dengan terasi, air, dan doa.
“Saat kondisi petani kebingungan dengan pupuk bersubsidi, Pak Menteri malah menyakiti hati petani dengan bilang ganti terasi, air dan doa,” jelas Jumantoro.
Padahal terasi dan air bukan solusi untuk persoalan di bidang pertanian. Atas pernyataannya itulah, Jumantoro meminta Menteri Pertanian meminta maaf kepada para petani.
Dengan emat tuntutan itu, Jumantoro berharap ke depannya petani tidak sekadar dijadikan objek, tetapi harus menjadi subjek. Jangan sampai hanya saat ada pesta demokrasi suara petani yang didengarkan.
Atas empat yang disampaikan dalam audiensi itu, Jumatoro memberi batas sampai Hari Tani Nasional Tahun 2022 pada bulan September 2022 mendatang.
Jika tidak, Jumantoro mengancam akan membawa para petani untuk berangkat ke Jakarta menagih janji.
“Saya beri waktu sampai Hartani bulan depan. Jangan sampai petani dari Jember datang ke Jakarta menuntut janji,” pungkas Jumantoro.