Pertemuan Ribuan Warga NU dan Muhammadiyah Malang untuk Wujudkan Jatim Adem
Malang : Pertemuan ribuan warga Nahdliyin dan Muhammadiyah dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar NU dan Muhammadiyah Kota Malang diharapkan dapat terciptanya Jatim Adem Aman Demokratis dan berujung pada Ekonomi rakyat yang Meningkat, yang selama ini disuarakan oleh Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
“Marilah kita bersama-sama menciptakan Jatim Adem ini melalui keunggulan masing-masing dari NU dan Muhammadiyah. Saatnya kita mengedepankan kesamaan-kesamaan, bukan perbedaan di antara kita,” kata Gus Ipul pada acara Halal Bihalal Keluarga Besar NU dan Muhammadiyah Kota Malang di Universitas Negeri Malang (UM), Minggu 6 Agustus 2017.
Dijelaskan, NU dan Muhammadiyah punya peran penting dalam melahirkan NKRI. Muhammadiyah menjadi gerakan pendidikan bagi ummat Islam dan besar di perkotaan. NU menjadi organisasi yang menggerakan ummat di pedesaan melalui simpul-simpul pesantren.
“Keduanya telah menghasilkan spirit keagamaan sekaligus perjuangan kebangsaan yang melahirkan kemerdekaan RI,” ujarnya.
Menurutnya, NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang punya sejarah panjang. Paska kemerdekaan, kedua Ormas ini tetap menjadi pilar utama NKRI dalam kiprahnya masing-masing.
Muhammadiyah mencerdaskan dan menyatukan umat Islam dari berbagai suku di Indonesia lewat amal usahanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan NU dengan kepemimpinan para kiai menyatukan para santri di seluruh nusantara melalui jejaring pesantren.
“NU juga telah giat ikut mencerdaskan anak-anak bangsa melalui pesantren dan lembaga pendidikan yang telah dikembangkan,” ujar Gus Ipul.
Hanya saja, keduanya bergerak dalam segmen ummat yang berbeda. Tetapi, kini keduanya juga melumer bersinergi untuk saling ber-fastabiqul khairat untuk menegakkan Islam Rahmatan lil Alamien di bumi Nusantara. “Berlomba-lomba dalam kebaikan dalam mewujudkan Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin,” ujarnya.
Kiprah dan kepemimpinan dalam masyarakat kedua Ormas Islam ini, lanjutnya, memiliki arti penting bagi kemajuan bangsa ini. Karena itu, tidak mungkin pemerintah bisa mengabaikan, bahkan meninggalkan NU dan Muhamadiyah dalam memajukan bangsa ini.
Lantas apa peran yang diharapkan dari kiprah NU dan Muhammadiyah ke depan? “Saya ingin mengajak secara bersama-sama mewujudkan Jatim Adem. Apa itu Jatim Adem? Yaitu Jatim yang Aman, Demokratis, Ekonomi Berkeadilan, dan Membahagiakan warganya,” ujarnya.
Aman yang dimaksud Gus Ipul, yaitu angka kriminalitas rendah, jumlah konflik bisa diminimalisir, keluhan investor kecil, dan tidak banyak komplain warganegara terhadap persoalan keamanan. Selain itu, indeks Keamanan dari BPS juga terkendali. “BPS menggunakan istilah aman secara khusus untuk jumlah kejahatan dan keberhasilan penanganan yang dilakukan,” kata dia.
Demokratis, lanjutnya, artinya masyarakat yang berdasarkan pada sistem nilai yang mengedepankan kebaikan bersama. Sistem nilai ini memungkinkan segenap perbedaan bisa dipertemukan. Ada dialog, ada kompetisi yang sehat dan bertanggungjawab.
“Juga aturan main yang diwujudkan melalui regulasi dan memungkinkan warganegara mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pengambilan kebijakan,” kata Gus Ipul.
Sedangkan, masyarakat yang demokratis bisa diukur melalui angka partisipasi publik, pemerintahan yang akuntabel, kebebasan warga terjamin, ruang publik yang terbuka untuk dialog dan perdebatan masyarakat sipil. Indeks Demokrasi Indonesia yang dibuat oleh Bappenas juga memberikan penilaian capaian per provinsi.
“Masyarakat yang demokratis bisa terwujud jika jumlah warga terdidik tinggi. Dalam hal ini, NU maupun Muhammadiyah lewat berbagai lembaga pendidikan di berbagai jenjang bisa ikut menciptakan suasana demokratis seperti yang kita cita-citakan,” ujarnya.
Sementara ekonomi berkeadilan, menurut Gus Ipul, artinya ekonomi yang tidak hanya tumbuh tinggi, tapi juga diikuti dengan distribusi kesejahteraan secara merata. Kemajuan ekonomi yang mengikuti pola pasar bebas menghasilkan kesenjangan yang tinggi. Ini bisa berakibat adanya ketidakadilan.
“Mereka yang tidak mempunyai akses terhadap sumberaya dan tidak mempunyai kesetaraan modal pasti tidak akan mempu berkompetisi. Terhadap mereka yang seperti itu, pemerintah harus hadir sebagai pengatur distribusi atas sumberdaya dan modal,” kata ketua PBNU ini.
Ekonomi berkeadilan ini bisa diukur melalui pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kesenjangan menurun, tingkat dipasritas wilayah kota-desa yang rendah, dan akses warga terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi yang tinggi, serta pemerataan ekonomi regional terjamin.
Dengan masyarakat Jatim yang aman, demokratis dan ekonominya berkeadilan, maka bisa diharapkan terwujudnya masyarakat yang bahagia. Yakni, masyarakat yang mempunyai waktu luang bersosialisasi lebih banyak.
“Selain itu, memiliki jaminan sosial hari tua secara memadai, punya akses dan kemudahan warga terhadap informasi publik. Juga libgkungan hidup dan sosial yang terkendali dengan baik,” kata Gus Ipul.(wah)