Perpanjangan PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif, Ini Alasannya

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri  Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, secara resmi mengumumkan akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terhitung sejak 21-31 Juli 2021 mendatang.

Perpanjangan ini diputuskan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama para menteri beberapa waktu lalu. Upaya ini dilakukan untuk menekan lonjakan kasus virus corona atau Covid-19 yang sedang menggila di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Epidemologi Universitas Airlangga Dr. Windhu Purnomo mengatakan, perpanjangan PPKM Darurat tidak akan memberikan dampak besar jika hanya seperti yang dilakukan sekarang.

Menurutnya, saat ini PPKM Darurat tidak memberi dampak yang signifikan, meski ia mengaku melalui kebijakan ini sudah mampu menekan mobilitas masyarakat.

"Memang sudah turun tapi masih banyak warga yang dijalanan. Kalau saya lihat data di Google Mobility itu yang di rumah sekarang hanya 21 persen yang di jalan 79 persen. Harusnya yang tinggal di rumah itu 70 persen, sedangkan 30 persen mobilitas hanya untuk sektor esensial dan kritikal saja," kata Windhu kepada ngopibareng.id, Sabtu 17 Juli 2021.

Dengan mobilitas yang tinggi, tak salah jika kasus harian yang diupdate oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 terus meningkat. Di tambah, bed occupancy rate (BOR) Rumah Sakit (RS) Rujukan banyak yang terisi 100 persen.

Belum lagi, pemerintah masih membuka akses untuk warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia yang menambah mobilitas di dalam negeri.

"Saya kira sekarang yang harus dirubah substansi PPKM ini, sebab sekarang PPKM tidak ada larangan mobilitas. Kalau mau cepat ya sesuai Undang-Undang Karantina Kesehatan pilih PSBB atau karantina wilayah. Saya tidak optimis kalau masih begini akan cepat selesai," ujarnya.

Belum lagi, dalam waktu dekat ada momen perayaan Hari Raya Idul Adha yang bagi sebagian orang menjadi momen penting untuk melakukan mudik. Apabila bobol mobilitas masyarakat tinggi disertai tidak menerapkan protokol kesehatan lonjakan kasus bisa lebih tinggi.

Ia pun mengaku, masalah ekonomi tidak bisa lepas dari pikiran masyarakat, apalagi mereka yang mencari uang harian. Namun, pemerintah diminta tegas jika ingin menyelesaikan pandemi ini.

"Pemerintah harus tegas gak boleh kalah dengan masyarakat karena banyak yang gak ngerti. Banyak mereka percaya hoaks. Hoaks ini merusak dan pemerintah gak boleh kalah," tegasnya.

Untuk bisa membuat masyarakat tinggal di rumah, maka upaya pemerintah seperti pemberian bantuan sosial harus segera dilakukan.